Home / Uncategorized / Inilah Sejarah Terbentuknya DPR RI
IMG_5588-1

Inilah Sejarah Terbentuknya DPR RI

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode:

  1. Volksraad
  2. Masa perjuangan Kemerdekaan
  3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen
bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret
1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di
Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan
keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa
Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari
setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian,
Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan
sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama
telah menyusun pimpinan sebagai berikut:

  • Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
  • Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
  • Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
  • Wakil Ketua III : Adam Malik

 1916
Periode Volksraad (Jaman Penjajahan Belanda)
Pasal
53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op
de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang
ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tangal 1 Agustus 1917
memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu
Volksraad (Dewan Rakyat). Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling
buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur
Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda
membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat).
 1918
Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918
Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah
penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat).
 1918
Keanggotaan Volksraad
Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 38 orang (20 orang dari golongan Bumi Putra)
 1927
Keanggotaan Volksraad
Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra)
 1930
Keanggotaan Volksraad
Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra)
 1935
Kaum
Nasionalis moderat antara lain Hohammad Husni Thamrin, dll. menggunakan
Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka
memalui jalan Parlemen. Usul-usul anggota seperti Petisi Sutardjo pada
Tahun 1935 yang berisi “permohonan kepada Pemerintah Belanda agar
diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Belanda dalam suatu
perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang”, atau
Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia yang
berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap
untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia
Belanda.
 1941
Pada
Awal perang Dunia II Anggota-anggota Volksraad mengusulkan dibentuknya
milisi pribumi untuk membantu Pemerintah menghadapi musuh dari luar,
usul ini juga ditolak. Tanggal 8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia.
 1942

Tanggal 11 Januari 1942
Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di
Tarakan (kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan
menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942,
dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.
Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan
keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.

 1943
Masa Perjuangan Kemerdekaan
Rakyat
Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang),
yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari
belenggu penjajahan. Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda
dengan pemerintahan Hindia Belanda. Semua kegiatan politik dilarang.
Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan
gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia,
Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat),
untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik
punggung pemerintah militer Jepang.
 1943
Dibentuknya
Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab
pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal
yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa
Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang mewakili
bangsa Indonesia.
 1945
Tanggal 14 Agustus 1945
Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet menyatakan perang
terhadap Jepang. Dengan demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat,
sehingga Proklamasi harus segera dilaksanakan.
 1945
Tanggal 16 Agustus 1945
tokoh-tokoh pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke luar kota
(Rengasdengklok Krawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang
yang berkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-Hatta agar
segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
 1945
Setelah berunding selama satu malam di rumah Laksamana Maeda,maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumahnya Pengangsaan Timur 56, Jakarta.
 1945
Periode KNIP
Sehari
setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita
kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini,
penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut
Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945,
dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137
orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan
Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

 1945
Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:


Mr. Kasman Singodimedjo
Ketua

Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
Wakil Ketua I


Mr. J. Latuharhary
Wakil Ketua II

Adam Malik
Wakil Ketua III
 1945
Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945
mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya
kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan
Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

 1945
Dalam
masa awal ini KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun
1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Perjuangan
mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di
meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam
sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang
menentang perundingan.

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda
telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan
Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan
melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

Periode DPR RI

Nr. Nama Periode
1 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 29 Aug 1945 – 15 Feb 1950
2 DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)) 15 Feb 1950 – 16 Aug 1950
3 Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) 16 Aug 1950 – 26 Mar 1956
4 DPR hasil Pemilu Pertama 26 Mar 1956 – 22 Jul 1959
5 DPR setelah Dekrit Presiden 22 Jul 1959 – 26 Jun 1960
6 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) 26 Jun 1960 – 15 Nov 1965
7 DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI) 15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
8 DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 – 28 Okt 1971
9 DPR hasil Pemilu ke-2 28 Okt 1971 – 1 Okt 1977
10 DPR hasil Pemilu ke-3 1 Okt 1977 – 1 Okt 1982
11 DPR hasil Pemilu ke-4 1 Okt 1982 – 1 Okt 1987
12 DPR hasil Pemilu ke-5 1 Okt 1987 – 1 Okt 1992
13 DPR hasil Pemilu ke-6 1 Okt 1992 – 1 Okt 1997
14 DPR hasil Pemilu ke-7 1 Okt 1997 – 1 Okt 1999
15 DPR hasil Pemilu ke-8 1 Okt 1999 – 1 Okt 2004
16 DPR hasil Pemilu ke-9 1 Okt 2004 – 1 Okt 2009
17 DPR hasil Pemilu ke-10 1 Okt 2009 – 1 Okt 2014
18 DPR hasil Pemilu ke-11 1 Okt 2014 – 1 Okt 2019

Sumber : DPR RI

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR : Modal Utama Jadi Pengusaha adalah Tekad Kuat dan Berani

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Meretas jalan menjadi pengusaha harus dimulai dari tekad yang kuat dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *