Home / Uncategorized / Masih Terbuka KIH Masuk Pimpinan Komisi

Masih Terbuka KIH Masuk Pimpinan Komisi

Fahri Hamzah. Foto : TRIBUNNEWS.COM/FX Ismanto.

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Masih
terbuka pimpinan komisi diambil oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) termasuk
pimpinan BURT dan Badan Anggaran (Banggar). 
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua
DPR Fahri Hamzah. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PK) ini, yang
penting nama-nama masuk dulu di Komisi dan dibicarakan di forum Komisi yang
bersangkutan. Apalagi sedang dikaji kemungkinan untuk menambah jumlah Komisi di
DPR.
“ Semua bisa dibicarakan dan
dimusyawarahkan.  Yang jelas dimusyawarahkan di komisi yang bersangkutan,
jangan di rapat paripurna,” ungkap Fahri seusai mengikuti rapat konsultasi
Pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi di Gedung DPR, Senin (3/11).
Kemungkinan menambah komisi juga
ditanyakan kepada Setjen bahwa ruang rapat komisi yang memadai termasuk ruang
balkon untuk peliputan wartawan semuanya berjumlah 14 satu diantaranya telah
digunakan Baleg. Dengan demikian penambahan komisi dari  yang sekarang sebanyak
11 komisi ditambah maksimal 3, menjadi 14 komisi.
Namun perlu menjadi catatan, lanjut
Fahri, pada periode DPR lalu, banggar dituduh kongkalikong. Sebetulnya dengan
satu kubu saja yang memimpin Banggar, itu tidak bisa lagi kongkalikong, dan itu
bagus bagi rakyat sebab bisa saling intip. Tapi kalau nanti gabung lagi, bisa
kongkalikong lagi. “ Jadi saya heran, kenapa kita tidak menerima system ini
supaya  check and balances nya baik. Nggak bisa macam-macam
Pimpinan Banggar dan Pimpinan Komisi yang lain,”  tegasnya dengan
menambahkan, jadi KIH sebagai kenyataan, masuklah  ke alat kelengkapan
lain sehingga riil pengawasannya. “ Itu akan hebat sekali”.
Dalam kajian yang dilakukan, lanjut
Fahri, penambahan komisi sangat ideal, misalnya komisi pertahanan dan luar
negeri fokus, komisi informasi dan Komisi maritime perlu ditangani komisi
khusus sebab ini visi besarnya Presiden Jokowi dan ada Menkonya. Juga ristek
ada satu komisi dan reformasi birokrasi, harus jadi satu komisi karena
mengkordinir pembentukan aparatur negara di seluruh lini, supaya terintegrasi
dengan pemberantasan korupsi terkait pencegahan.
“ Jadi rekan-rekan anggota yang
tergabung dalam KIH masuklah di komisi dan AKD kemudian bisa bicara enak. Kalau
nggak, apa boleh buat, AKD dan komisi dan sudah ada pimpinannya akan jalan
terus. Itu semua sudah sesuai  UU dan tatib. Jadi mari ikut
bareng-bareng,” ajak Pimpinan Dewan dari Fraksi PKS seperti dilansir situs
resmi dpr.go.id.
Dia kembali menegaskan, pihaknya
menunggu dan terus melakukan komunikasi setiap saat. “ Sudahlah, nggak bisa
Dewan itu dilawan, DPR sekarang ini sah dan nggak boleh ada dualisme. KIH boleh
rapat kesana kemari, itu bukan rapat DPR. Kalau menggelar rapat tidak ada dasar
hukumnya seperti rapat paripurna sesuai UU MD3 prosedurnya sudah diatur detil.
Karena itu dia mengajak gabung, nanti ada jalan keluarnya,” kata Fahri
menambahkan. (mp/dpr)

About admin

Check Also

PKS beraudiensi dengan sivitas Universitas Terbuka, ini yang dibahas

KABAR PARLEMEN.com , Jakarta  – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *