Home / Uncategorized / Implementasi BPJS Masih Bermasalah
DPR

Implementasi BPJS Masih Bermasalah

Anggota Komisi IX Okky Asokawati. Foto: Sofyan/parle.

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pelaksanaan program BPJS Kesehatan
dinilai masih banyak mengalami masalah. Permasalahan dimulai dari hulu,
sehingga pelaksanaan di hilir pun pasti akan menemui kendala. BPJS dan
Kementerian Kesehatan dianggap belum dapat berkomunikasi dengan baik.

Demikian terungkap saat pertemuan antara
Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR dengan jajaran manajemen RS
Pirngadi, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota
Medan, Perwakilan Kemenkes, serta stakeholder bidang kesehatan, di RS
Pirngadi, Medan, Provinsi Sumut, Senin (15/05).
“Kemenkes sebagai regulatornya atau
pembuat regulasi, sementara BPJS sebagai operatornya. Sayangnya, antara
regulator dan operator ini tidak mempunyai komunikasi yang bagus. Tidak inline,” tegas Anggota Komisi IX Okky Asokawati, usai pertemuan.
Bukan hanya di RS Pirngadi, tambah
Politisi F-PPP ini, ia juga sering menemukan temuan dan mendapat keluhan
mengenai pelaksanaan BPJS. Bahkan, sebelum BPJS berlaku per 1 Januari
2014, permasalahan juga tercium dari program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas).
“Saya ingat sekali ketika BPJS mau
diberlakukan, hutang Jamkesmas kepada rumah sakit atau pelayanan
kesehatan itu masih banyak. Kami teriak-teriak kepada Menkes. Jika
program BPJS jalan, sementara pemerintah belum membayar hutang dari
program Jamkesmas, maka hutang akan semakin besar,” papar Okky.
Tak heran, Politisi asal Dapil DKI
Jakarta ini memperkirakan pelaksanaan BPJS akan menemui masalah. Okky
menilai, Kemenkes dan BPJS belum melakukan perbaikan dalam hal
manajemen. Terutama, masalah dalam pembayaran klaim kepada RS atau
pelayanan kesehatan, yg dirasa masih tidak sesuai dengan jumlah
klaimnya.
“Kalau ada yang mengatakan bahwa BPJS
bisa bangkrut, menurut saya tidak akan mungkin. Justru yang bisa
bangkrut malah RS atau pelayanan kesehatan. BPJS itu mengambil uang dari
pemberi iuran, terus uang itu untuk dibayarkan kembali kepada RS.
Justru malah yang dikhawatirkan akan mengalami kerugian adalah
pelayanan-pelayanan kesehatan ini,” tegas Okky.
Sementara dalam kesempatan yang sama,
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjitaning (F-PDI Perjuangan) menyoroti
jumlah kamar kelas III di RS, baik negeri maupun swasta yang belum
memenuhi dari sisi jumlahnya. Ia menyarankan agar seluruh kamar kelas
III dibayar oleh Pemerintah.
“Sebaiknya, kelas III di RS ini dibeli
saja oleh Negara, baik negeri atau swasta. karena memang kita butuh
kamar kelas III di RS. Karena perbandingan rasionya 1:1000, jika jumlah
warga Indonesia 240 juta jiwa, berarti kita harus punya minimal 240 ribu
kamar kelas III di RS,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.
Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul
Mahfisz (F-PPP) meminta seluruh permasalahan  teknis BPJS Kesehatan
untuk terus dibenahi. Sosialisasi ke tengah masyarakat juga perlu
ditingkatkan.
“Sosialiasi kepesertaan juga penting.
Masyarakat jangan menunggu sakit dahulu baru mendaftar. Karena harus
daftar dulu, baru aktifasi seminggu kemudian. Sistem rujukan juga perlu
disosialisasikan. Sehingga masyarakat tidak selalu harus langsung ke RS
besar, mereka harus mulai dari puskesmas dulu,” ingat Politisi asal
Dapil Banten ini.
Sementara sebelumnya, Direktur Utama RS
Pirngadi, Edwin Effendi mengatakan permasalahan BPJS Kesehatan selama
ini meliputi administrasi, dimana banyak masyarakat belum memahami
proses administrasi. Terkait kepesertaan, masih banyak masyarakat yang
masuk RS tidak mempunyai kartu JKN.

“Masalah pelayanan, banyak permintaan
Kelas I dari pasien, tapi fasilitas terbatas. Banyak sarana prasarana
dan obat yang belum lengkap. Masalah klaim, dimana klaim tidak sesuai
dengan pelayanan. RS merasa dirugikan,” papar Edwin. (sf/dpr)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR : Modal Utama Jadi Pengusaha adalah Tekad Kuat dan Berani

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Meretas jalan menjadi pengusaha harus dimulai dari tekad yang kuat dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *