Home / Uncategorized / DPR Dorong Pemerintah Beri Pembinaan Tentang Iklim Kepada Petani

DPR Dorong Pemerintah Beri Pembinaan Tentang Iklim Kepada Petani

Ilustari kekeringan. Foto : Tempo.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  mendorong pemerintah untuk memberikan penyuluhan dan
pembinaan kepada petani tentang iklim (musim hujan/musim kering) sebagai
bentuk antisipasi dini terhadap dampak kekeringan dan banjir yang
setiap tahun terjadi.
“Pemerintah
perlu memperbanyak Sekolah Lapangan Iklim (SLI) untuk memberi
pengetahuan kepada petani tentanng perubahan iklim,” kata Wakil Ketua
Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, menanggapi adanya ancaman el nino
yag mengakibatkan ratusan hektar lahan pertanian kekeringan, di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta kemarin.
Pemanasan
global, tambah Yudi, telah menganggu sistem iklim global dan
menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim
ekstrim. Tidak hanya suhu yang berubah, tetapi juga hujan, yang
cenderung semakin basah dan semakin mengering. Dampak perubahan iklim
dilahan usaha tani akan mengancam ketahanan pangan nasional.
“Petani
sebagai ujung tombak pelaksanaan usaha tani diharapkan mampu
 meminimalisir dampak perubahan iklim yang terjadi sehingga tidak
terjadi penurunan produksi. Petani perlu dibekali pengetahuan tentang
iklim melalui sekolah-sekolah lapangan iklim yang disenggarakan oleh
BMKG,” ujar politi PKS dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Sukabumi
itu.
Karena
itu, Yudi berharap, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
bisa memperbanyak SLI untuk membekali petani tentang bagaimana
memanfaatkan informasi iklim dari BMKG untuk meningkatkan produksi
pertanian. DPR, lanjut Yudi, berharap BMKG tidak hanya mendesiminasikan
informasi cuaca dan iklim tapi juga terlibat dalam memberdayakan
petani. 
“Karena
itu Sekolah Lapangan Iklim harus diperbanyak. Sekolah tersebut tidak
mengajarkan cara bercocok tanam akan tetapi memadukan antara pengalaman
petani dengan ilmu yang dimiliki rekan-rekan BMKG untuk memahami dan
memanfaatkan informasi iklim secara efektif dalam mendukung pertanian,”
imbuh Yudi.
Yudi
juga berharap, BMKG bisa meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait
khususnya Kementerian Pertanian dan PU-Pera terkait dengan pemanfaatan
informasi iklim. Apalagi, masih kata Yudi, pengaturan air di Indonesia
cukup kompleks, karena dilakukan oleh beberapa instansi yang berbeda.
“Sumber
informasi air masih dipegang BMKG. Penyedia dan pengelola sarana dan
prasarana ada di Kementerian PU. Izin pemberian usaha yang memanfaatkan
dan mempengaruhi kualitas air berada di Kementerian Perindustrian,
sedangkan monitoring dan evaluasi kualitas air ditangani Kementerian
Lingkungan Hidup,” ungkap Yudi.
Seperti
diketahui, dibandingkan dengan kekeringan di 2014, kekeringan pada 2015
diprediksi akan lebih parah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD), saat ini sekitar 16 provinsi, 102 kabupaten atau
kota, dan 721 kecamatan yang telah mengalami kekeringan. (Marwan)

About admin

Check Also

PKS beraudiensi dengan sivitas Universitas Terbuka, ini yang dibahas

KABAR PARLEMEN.com , Jakarta  – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *