Home / Uncategorized / AJI Kritik Pidato Jokowi

AJI Kritik Pidato Jokowi

Tuntutan kemerdekaan pers menggelora setiap saat tapi masih banyak pihak-pihak yang mengekangnya. Photo by moroccoworldnews.com.
JAKARTA,
KABARPARLEMEN.COM- Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mengeritik pernyataan
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan acara sidang tahunan MPR sekaligus
peringatan hari kemerdekaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08).

Menurut
Ketua AJI Indonesia Suwarjono, pidato yang disampaikan Presiden Jokowi sebagai
sinyalemen belenggu kebebasan pers.

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan, “Lebih-lebih, saat ini ada
kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan
menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika
media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan
nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif.” Menurut Suwarjono, meski
tidak eksplisit, Jokowi menempatkan dua pernyataan tendensius dalam satu
paragraf yang sama, sehingga mengesankan, semua media, termasuk yang
sungguh-sungguh bekerja melayani publik, sebagai kambing hitam.

Pada saat yang sama AJI menilai, Jokowi justru bersikap hipokrit dengan
pernyataannya itu, karena sehari sebelum dia berpidato, telah menganugerahkan
penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada Surya Paloh, pemilik stasiun
televisi MetroTV. Tahun 2014 lalu, AJI mengumumkan penanggung jawab redaksi
stasiun televisi MetroTV, yang dimiliki Surya Paloh, sebagai Musuh Kebebasan
Pers.
Menurut
AJI, pemilihan Surya Paloh menjadi preseden buruk atas sikap negara terhadap
kebebasan pers dan independensi ruang redaksi di Indonesia. Surya Paloh turut
mewarnai wajah buram keberpihakan media saat pemilihan umum 2014.

Menurut AJI, sikap presiden yang tidak bersahabat dengan pers juga ditunjukkan
oleh dua kejadian lain, yakni melalui draf rancangan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana yang akan diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat, dengan
menghidupkan lagi pasal penghinaan kepala negara yang sudah dihapus melalui
keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Korban pertama bila pasal tersebut kembali diberlakukan adalah pers. Pasal
penghinaan kepala negara ini lentur dan bisa ditafsirkan dengan sesuai
keinginan. Bila ada narasumber atau media kritis, dengan mudah penguasa
membungkam,” kata Jono, panggilan akrab Suwarjono, Sabtu 15 Agustus 2015.


Atas upaya pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan kepala negara ini,
AJI prihatin dan mendesak agar DPR dan pemerintah tidak membahasnya. Bila tetap
dibahas, ini merupakan langkah mundur dan bisa berakibat buruk bagi
kelangsungan demokrasi.

Kemudian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga
tidak berupaya menghapus kriminalisasi atas kebebasan berpendapat di ranah
Internet. Draf revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
disusun Kemenkominfo masih memuat ancaman pemidanaan terhadap kebebasan
berpendapat, tidak menghapuskan seperti yang didesakkan oleh masyarakat sipil.
“Pasal pidana sebaiknya disinkronkan dengan Rancangan KUHP yang akan dibahas
DPR, sehingga semua materi di UU yang terkait pidana, cukup di KUHP,” kata
Suwarjono.(Iman Firdaus)

About admin

Check Also

PKS beraudiensi dengan sivitas Universitas Terbuka, ini yang dibahas

KABAR PARLEMEN.com , Jakarta  – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *