Home / Uncategorized / Pidato Presiden Normatif !”
Jokowi2

Pidato Presiden Normatif !”

Joko Widodo (Jokowi) membacakan pidato pertamanya sebagai Presiden RI, Senin (20/10). Foto : AP.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar melihat Pidato Presiden Jokowi
Di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) dan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) kemarin, (14/8) sangat
normatif dan harus banyak pembuktian khususnya dalam bidang ekonomi.

“Pidato
Presiden seakan sedang menjauhkan diri dari realitas dan kondisi kekinian,
tekanan ekonomi yang luar biasa ditingkat global dan lemahnya antisipasi tim
ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Padahal secara faktual,
mitigasi ekonomi yang dilakukan pemerintah selama ini sangat buruk karena tidak
mampu bergerak cepat terhadap kondisi yang terus berkembang,” ungkap Rofi
Munawar dalam keterangan pers pada hari Sabtu, (15/8) di Jakarta.
Wakil Ketua
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Industri dan Pembangunan (Inbang)
ini menambahkan bahwa dalam pidato tersebut Presiden mengungkapkan fakta bahwa,
dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga  mengalami  lonjakan Produk
Domestik Bruto (PDB), dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu
triliun rupiah dan telah menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Namun ironisnya
modal ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah baru dari pemerintah sebelumnya,
belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. Presiden Jokowi tidak
menjelaskan bagaimana seharusnya kekuatan ekonomi tersebut dikelola dengan baik
dan bisa menjadi kekuatan baru ekonomi dunia.
“Keinginan
Pemerintah untuk melakukan pembangunan mulai dari pinggir, sebagaimana yang
terdapat dalam Nawacita dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) belum
terlihat dan tidak jelasnya konsep pemerintah dalam merealisasikan “membangun
dari pinggir”. Justru sebaliknya banyak kebijakan pemerintah pusat, yang
berdampak tidak baik terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini, seperti:
inflasi tinggi, ancaman PHK, ketimpangan antar daerah dan wilayah.” Jelasnya.
Dalam bidang
pangan, fenomena terkini terkait kenaikan beragam harga komoditas pangan maupun
kebutuhan pokok seperti daging sapi, daging ayam, telur dan banyak lainnya
tidak disinggung sedikitpun dalam pidato tersebut. Demikian pula dengan krisis
kekeringan yang melanda hampir sebagian besar areal sawah produktif di
Indonesia, tidak tercermin pesan yang jelas mengenai strategi perencanaan dan
penanggulangan yang komprehensif. Pidato tersebut sangat kontradiktif dengan
realitas lapangan dimana kebutuhan bahan pokok naik, disisi lain petani
mengalami kelesuan seperti apa yang terjadi di Garut membuang produksi tomatnya
akibat murahnya harga.
“Presiden
bahkan tidak berani untuk menjelaskan mengapa indonesia belum mencapai
kedaulatan pangan, rentan gagal panen, dan mudah diterpa ketidakstabilan harga
pangan. Sejatinya itu semua terjadi karena sistem tata niaga pangan nasional
yang tidak berimbang, indikasi mafia yang tidak ditindak tegas, infrastruktur
pertanian yang buruk dan manajemen stok yang berorientasi kepada impor.”
Tegasnya.
Presiden
Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,5 persen.
Targetkan tersebut memperhitungkan seluruh dinamika perekonomian global dan
domestik, serta prospek perekonomian nasional. laju inflasi tahun 2016
diperkirakan mencapai 4,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti perkembangan harga komoditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai
tukar rupiah, serta perubahan iklim.(Iman Firdaus)

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *