Home / Uncategorized / Try Sutrisno Sarankan Peran MPR Dikembalikan Seperti Zaman Soeharto
try_sutrisno

Try Sutrisno Sarankan Peran MPR Dikembalikan Seperti Zaman Soeharto

Wapres ke-6 RI Try Sutrisno berbicara saat acara
‘Supermentor 6: Leaders’ di Ballroom Djakarta Theater, beberapa waktu lalu. Foto : Liputan6.com/Faizal Fanani.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Mantan Wakil Presiden Republik
Indonesia, Try Sutrisno meminta peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dikoreksi kembali. Dia menyarankan agar fungsi lembaga negara itu dikembalikan
sebagai pengatur sistem pemerintahan.

“Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 harus dijadikan untuk
mengoreksi hal-hal yang kurang baik. Seperti, hal-hal yang menyangkut sistem
pemerintahan negara harus dikembalikan kepada MPR,” ujar Try akhir pecan kemarin.

Menurut Wakil Presiden Indonesia ke-6 ini, peran MPR harus dikembalikan seperti
saat sebelum reformasi atau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

“Di masa reformasi, MPR itu ‘dibongkar’ struktur, kewenangan dan tugas
pokoknya. Padahal wujud kerakyatan itu ada di MPR,” kata pria yang pada
tahun 1974 menjadi ajudan Presiden Soeharto.

Try melanjutkan, ‘pembongkaran’ MPR tersebut bukan saja kesalahan, namun juga
menyalahi filosofi Pancasila. Untuk itu, dia pun mengajak semua pihak, terutama
pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut.

“Kembalikan lagi (fungsi MPR sebelum reformasi). Kita harus berani
mengoreksi yang keliru dan membenarkan yang benar,” kata laki-laki
berpangkat Jenderal TNI (Purn) yang pada bulan November 2015 akan berusia 80
tahun itu seperti dilansir Merdeka.com.

Selain menyoroti peran MPR yang tergerus pascareformasi, Try juga berpesan agar
seluruh elemen bangsa tetap bersatu padu demi mencapai kesejahteraan Indonesia.
“Kita harus bersatu menata kembali Tanah Air, demi mencapai kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada masa Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, MPR berperan
sebagai lembaga tertinggi negara, sesuai dengan UUD 1945, sebelum amandemen,
pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.

Saat itu MPR berhak mengangkat dan mengganti presiden, yang disebut mandataris
MPR serta menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin Presiden Republik Indonesia.

Namun, sejak amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, MPR berubah peran dari
lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara. Bunyi UUD 1945 pasal 1 ayat 2
pun berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
melalui UUD”.

Selain itu, adanya perubahan fungsi MPR sejak amandemen UUD 1945, yang
dilakukan sebanyak empat kali sejak tahun 1999 sampai 2002, menyebabkan GBHN
tidak berlaku lagi. (Merdeka.com)

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *