Home / Uncategorized / Komisi III Pertanyakan Sikap Pemerintah Bebaskan PPN Hiburan Malam
Nasir Djamil anggota Komisi III DPR FPKS
Nasir Djamil anggota Komisi III DPR FPKS

Komisi III Pertanyakan Sikap Pemerintah Bebaskan PPN Hiburan Malam

Muhammad Nasir Djamil.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mempertanyakan sikap Pemerintah
dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro  yang telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.158/PMK.010/2015
Tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan. 
“Saya
menyesalkan dan mempertanyakan sikap pemerintah yang memasukan
diskotek, karaoke, klab malam dan sejenisnya masuk ke dalam kriteria
jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e PMK tersebut,” kata Nasir, di Jakarta akhir pekan kemarin.
Sikap
demikian, menurut Nasir, justru kontraproduktif dengan upaya revolusi
mental yang selama ini digadang-gadang pemerintahan Joko Widodo
(Jokowi). Apalagi, tambah Nasir, di tengah semangat untuk membatasi
bahkan menghapus minuman beralkohol dan rokok yang dapat merusak
kesehatan dan mental masyarakat.
“Diskotek, karaoke, klab malam dan sejenisnya seharusnya pelan-pelan di tutup,” ujar Nasir.
Lebih
lanjut Nasir mengatakan, memasukan diskotek, karaoke dan klab malam
sebagai kriteria jenis jasa yang tidak dikenai PPN merupakan ide dangkal
dari seorang menteri. Menurutnya, Menkeu dalam menafsirkan kriteria
jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU Nomor
42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, tidak sesempit dengan menafsirkan hanya sebagai bagian
dari jasa kesenian dan hiburan yang bebas pajak. “Tetapi dapat mencari
jenis seni dan hiburan lain yang memang bermanfaat, dibutuhkan rakyat
miskin dan tidak membawa banyak mudharat bagi rakyat,” imbuh politisi
PKS asal Aceh itu.
Selain
itu, lanjut Nasir, seharusnya dalam menyusun suatu kebijakan,
Pemerintah wajib mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di
masyarakat. Pembebasan PPN terhadap diskotek, karaoke dan klab malam,
dikhawatirkan dapat memicu pertumbuhan jumlah diskotik, karaoke dan klab
malam di Indonesia.
“Akibatnya akan menimbulkan demoralisasi mental masyarakat terutama bagi para generasi muda,” ujar Nasir.
Lebih
lanjut, Nasir juga mengungkapkan, bahwa kekhawatirannya tersebut bukan
tanpa alasan. Menurut Nasir, pertumbuhan diskotk, karaoke dan klab malam
akan berbanding lurus dengan pertumbuhan kejahatan.
“Tempat
hiburan seperti itu selama ini sarat dengan kejahatan, seperti
trafficking, narkoba dan pertikaian yang berujung pembunuhan. Apa
jadinya nanti jika jumlah diskotik, karaoke dan klab malam bertambah dan
tidak terpantau karena bebas pajak?” ungkap Nasir.
Untuk
itu, Nasir meminta Pemerintah segera mencabut kriteria diskotek,
karaoke dan klab malam sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan
yang tidak dikenai PPN. “Karena hal itu dapat mereduksi nilai-nilai
kultur religius bangsa yang selama ini telah terbangun dan demi
menyelamatkan masa depan anak muda Indonesia,”tandasnya. (Marwan Azis).

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *