Home / Uncategorized / Fraksi Hanura Desak Pengesahan RUU Kebudayaan
dikusiRUUkebudayan

Fraksi Hanura Desak Pengesahan RUU Kebudayaan

Seminar RUU Kebudayaan digelar Fraksi Hanura di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta. Foto : Imam Jauhari Z/Kabarparlemen.com.
JAKARTA,
KABARPARLEMEN.COM- Fraksi  Partai Hanura DPR RI memandang Rancangan Undang-Undang Kebudayaan mendesak
untuk disahkan, guna melindungi kebudayan nasional dari dampak globalisasi.
“Maka
sebagai tahap awal kita harus mendorong RUU Kebudayaan harus disahkan. Apalagi
arus globalisasi terus menghantam negara
kita.
Kita harus ada ketahanan
budaya. Paling tidak kita mencoba melindungi dulu, ekspresi budaya lokal yang ada saja
sekarang yang sebut seni budaya, ini lebih baik dari pada tidak sama sekali.”kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI, H. Dadang Rusdiana SE, MSi saat ditemui
Kabarparlemen.com di ruang kerjanya (27/8) usai menghadiri seminar RUU Kebudayaan digelar Fraksi Hanura di Ruang Fraksi Hanura DPR RI, Gedung
Nusantara 1, Jakarta.

Namun
UU Kebudayaan kedepan kata Dadang, perlu ada
penyempurnaan terutama difinisi budaya itu sendiri, karena draf RUU Kebudayaan saat ini, hanya menekankan pada pelestarian warisan budaya termasuk
perlindungan pada seni budaya yang ada.
“Bagaimana
kita mengangkat agar seni budaya ini sebagai komoditas yang bisa bernilai
kedepan. Pandangan
yang lebih luas mengatakan, kebudayaan itu bukan hanya sekedar seni dan budaya,
tapi bagaimana membangun bangsa ini termasuk 
soal karakter, jati diri bangsa, politik, ekonomi keagamaan, keluarga
dan sebagiannya.”jelasnya.
Menurut
Dadang, Fraksi Hanura memandang, bahwa
kebudayaan itu adalah induk dari segala hal. Kebudayaan itu, seluruh, seperangkat
gagasan, perilaku dalam rangka manusia meningkatkan aspek kehidupannya,
induknya dikebudayaan, sehingga untuk
membangun Indonesia yang kuat, maka bangunan
kebudayaan Nusantara harus
terkontruksi dengan baik.
“Bagaimana
perilaku kita berkeluarga, bagaimana perilaku kita berpendidikan, bagaimana
perilaku kita berpolitik, bagaimana perilaku kita bermasyarakat dan bagaimana
hubungan manusia dalam konteks keagamaan,
maka cikal bakal, payung hukumnya atau rumah besarnya adalah kebudayaan,”paparnya.
RUU Kebudayaan sejalan dengan revolusi mental yang dicanangkan
Jokowi.  “Nah
bagaimana ketika bangsa ini kita ingin besar? Maka kita harus benar-benar
mengkrontruksi sebuah kebudayaan yang didasarkan pada falsafah budaya Pancasila
dan nilai-nilai luhur, sehingga kalau Jokowi ingin mencanangkan revolusi mental,
maka yang harus dilakukan adalah bagaimana penataan kebudayaan, sebagai  pondasi kebesaran sebuah bangsa.”jelasnya.
Diungkapkan,
dalam seminar yang digelar Fraksi Hanura pada tanggal 27 Agustus 2015 dan dihadiri sejumlah anggota
dewan termasuk Anang Hermansyah dan seniman termasuk tenaga ahli DPR RI,
berkembang berbagai hal yang mengambarkan
kegelisahan masyarakat tentang karakter bangsa yang sudah mulai luntur.
“Bagaimana
ketika bangsa ini memasuki usia kemerdekaan yang ke 70 tahun, daya saingnya
masih rendah, bagaimana bangsa ini sebetulnya dalam aspek tertentu secara
faktual dikuasai Asing atau Negara-negara lain, atau parakomprador yang tidak
berpihak pada kepentingan masyarakat.”jelasnya. 
Lebih
lanjut, Dadang juga mengungkapkan, dalam diskusi tersebut, ada
wacana urusan kebudayaan ini diurus oleh satu kementerian khusus,
namanya Kementerian Kebudayaan.  “Ini
wacana-wacana yang saya kira mengekspresikan tentang kegundagulana masyarakat
tentang kondisi bangsa hari ini, dan semuanya tentu harus direspon.”
Pada
kesempatan itu, Dadang juga mengkritisi pengabungan nomenklatur Kementerian
Pendidikan dan Kebudyaan. “Sementara ini, urusan
kebudayaan digabungkan dengan Kementerian Pendidikan, dan kebudayaan hanya
menjadi salah satu direktorat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sehingga mereka mengganggap ini sebuah anomaly, karena kebudayaan semestinya
diatas, dan memayungi semuanya pendidikan bagian dari kebudayaan. Tetapi
dibalik, ini yang kemudian para budayawan mengkritik, harusnya kita punya
Kementerian Kebudayaan seperti negara lain yang memiliki Kementerian
Kebudayaan.”tandasnya.
Seraya
menambahkan, draf RUU Kebudayaan saat ini sementara diharmonisasi
di Baleg, selanjutnya masuk
lagi ke Panja dan dibawa ke Paripurna.  “Insya
Allah bisa disahkan 2016 ini.”pungkasnya.(Marwan
Azis)

<![endif]–>

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *