Home / Uncategorized / DPR: Masih Ditemukan Kontradiksi Kodifikasi Dalam RKUHP
HR-19228129

DPR: Masih Ditemukan Kontradiksi Kodifikasi Dalam RKUHP

Muhammad Nasir Djamil
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Sejumlah kontradiksi ditemukan sistem
kodifikasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang
disampaikan pemerintah melalui surat presiden pada 5 Juli 2015 lalu.
 
“Rekodifikasi
dalam RKUHP terlihat setengah hati, masih ditemukan kontradiksi system
kodifikasi di dalamnya,” kata Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Muhammad Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta.
Nasir menilai, beberapa kontradiksi itu terlihat dari
penyimpangan aturan main dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, penempatan
istilah dalam RKUHP justru ditempatkan pada Bab terakhir RKUHP yakni
Pasal 164-Pasal 217. “Sejatinya istilah diletakkan pada Bab 1, jika kita
mau taat asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.”ujarnya

 

Selain
itu, Nasir menilai RKUHP ini tidak berhasil meninggalkan warisan
kolonial. Model pembukuan RKUHP, jelas Nasir, tidak jauh berbeda dengan
KUHP kolonial yang terdiri dari dua buku. Buku pertama berbicara tentang
ketentuan umum dan buku kedua tentang tindak pidana (kejahatan). “Namun
yang membedakan pada KUHP Kolonial ada buku Ketiga yang berbicara
mengenai pelanggaran,” jelas Nasir.
Nasir
menambahkan pihaknya menilai RKUHP belum berhasil menyatukan sistem
pemidanaan dan tumpang tindihnya ketentuan pidana dalam sejumlah
peraturan perundang-undangan, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 218
RKUHP yang menyatakan ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab V buku
kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan
perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang”
ungkap Nasir.
Untuk
itu, Nasir berharap, dalam kerangka politik hukum, persoalan system
kodifikasi dalam RKUHP ini perlu dipertegas sebelum adanya pembahasan.
Menurut Nasir, persoalan system kodifikasi ini sangat fundamental,
jangan sampai RKUHP justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan
kekacauan penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan. “Penerapan
undang-undang tindak pidana khusus dalam RKUHP terkesan asal comot,
sehingga RKUHP ini dapat menjadi persoalan baru dalam criminal justice
system di Indonesia,”tandasnya (Marwan Azis)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR : Modal Utama Jadi Pengusaha adalah Tekad Kuat dan Berani

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Meretas jalan menjadi pengusaha harus dimulai dari tekad yang kuat dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *