Home / Uncategorized / Ini Tanggapan Fraksi Hanura Terkait Pencopotan Buwas
NurdinTampubolon

Ini Tanggapan Fraksi Hanura Terkait Pencopotan Buwas

Nurdin Tampubolon. Foto : Ist.

JAKARTA,
KABARPARLEMEN.COM- Kabar yang menyatakan akan adanya pencopotan terhadap Komjen
Budi Waseso (Buwas) sebagai Kabareskrim Mabes Polri, mendapat tanggapan dari
Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Ir Nurdin Tampubolon. 
 

Menurut Nurdin, jika
pencopotan Kabareskrim dikaitkan dengan  pemeriksaan
di kantor Pelindo II maka langkah itu bersifat berlebihan. Namun kalau Buwas
digeser dengan alasan-alasan yang memang realistis dan punya fakta hukum, maka
itu wajar dan menjadi wewenang dari pimpinan Polri maupun Presiden.
Wakil Ketua Umum Partai
Hanura ini mengatakan, pencopotan atau pergantian pejabat di Polri selalu ada
aturan mainnya. Tidak bisa main copot begitu saja. “Bukankah di Kepolisian ada
yang namanya Dewan Kepangkatan Perwira Tinggi (Wanjakti) yang berwenang  melakukan hal tersebut,” ujarnya.
Dijelaskan, di Polri
ada Wanjakti yang terdiri dari beberapa jenderal yang bertugas mengevaluasi
kinerja pejabat Polri bila ada pergantian. “Jadi kalau memang sudah ada proses
itu sebelumnya dan sudah masuk ke Wanjakti, mungkin pergantian tersebut tidak
ada kaitannya dengan pemeriksaan di Pelindo II. 
Mungkin kebetulan saja isu pergantian tersebut berbarengan dengan pemeriksaan
di Pelindo II,”tuturnya.
Ia menilai pencopotan
tersebut akan berakibat law enforcement
di Indonesia menjadi preseden yang kurang baik. Karena orang yang berani
melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang bersalah malah justru diganti. Karena
itu, Fraksi Hanura menolak cara-cara yang demikian.
Bagi Nurdin, law
enforcement itu penting. Hukum itu harus menjadi panglima. Jangan penegak hukum
melakukan penegakan hukum  malah diganti
gara-gara itu. Karena itu,  Fraksi Hanura
menolak cara-cara tersebut.  Dan kalau
memang ada pergantian tersebut, DPR akan memanggil Kapolri untuk menjelaskan
hal tersebut dan alasan pergantian Kabareskrim. 
“Saya akan minta anggota Fraksi
Hanura di Komisi III untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kalau sudah sesuai
dengan aturan yang berlaku tidak ada masalah. Kita tidak mau melakukan intervensi
di tubuh Polri,”tandasnya.

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *