Home / DPR / DPR Pertanyakan Ketiadaan Standar Harga Gas Domestik
Gas

DPR Pertanyakan Ketiadaan Standar Harga Gas Domestik

 

Ilustrasi. MI/Immanuel Antonius.

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis
mempertanyakan kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) yang tidak menetapkan standar harga gas domestik di tengah
harga internasionalnya yang terus merosot.

Menurut Iskan, gas  adalah bagian dari sumber energi yang penting dan
strategis, serta jumlah produksinya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Sehingga, penentuan harga gas yang jelas ke publik
mutlak dibutuhkan.

“Sebagai energi penting dan strategis, pemerintah tidak memberi standar
harga gas seperti BBM yang dikenal dengan harga Indonesian Crude Price (ICP).
Ini aneh,” kata Iskan di Jakarta, Minggu (5/9) melalui keterangan persnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Iskan menambahkan ketiadaan patokan harga itu memberatkan kalangan industri
dalam negeri (domestik). Apalagi, menurut Iskan, kondisi ekonomi saat ini
sedang melemah. “Gas sekarang tidak bersahabat dengan industri, karena
membuat biaya produksi meningkat,” tutur Politisi PKS dari daerah
pemilihan Sumatera Utara II ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) ini menyorot banyaknya industri yang
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari biaya produksi yang
meningkat. “Jadi mahalnya gas domestik dari harga global selama ini,
membuat banyak industri protes dan banyak melakukan PHK terhadap
buruhnya,” kata Iskan.

Iskan berharap Kementerian ESDM segera menjelaskan ke publik soal harga gas
ini, serta tidak melemparkan tanggung jawab ini kepada Satuan Kerja Khusus
Minyak dan Gas (SKK Migas).
“Seharusnya yang memberi penjelasan adalah Pemerintah atau Menteri
ESDM, bukan SKK Migas. Karena kedaulatan energi ada ditangan Negara, sedangkan
SKK Migas hanya operator bukan pemegang kedaulatan,” kata Iskan.

About admin

Check Also

Anggota Komisi I DPR RI FPKS Sukamta

Pemerintah diminta cepat tumpas teroris KKB di Papua

KABAR PARLEMEN.com, Sukamta anggota Komisi I DPR RI, Kamis (16/11) di Jakarta menyatakan, bahwa penyanderaan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *