Home / Uncategorized / DPR RI Imbau KPU dan Bawaslu Jangan Langgar Aturan
Pilkadaserentak2

DPR RI Imbau KPU dan Bawaslu Jangan Langgar Aturan

Ilustrasi pilkada. Foto : Antara.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan kepala
daerah (Pilkada) serentak tidak boleh menabrak aturan yang ada terkait dengan
pendaftaran pasangan calon. 
 
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (FPKS) Sa’duddin kemarin menyikapi masih
adanya persoalan pada tahap pencalonan di daerah-daerah yang memiliki calon
tunggal pada Pilkada Desember mendatang.
“Masih adanya potensi permasalahan hukum yang diakibatkan
oleh kebijakan KPU, yang tidak sesuai aturan Undang-Undang khususnya terkait
aturan tahapan pilkada,” kata Sa’duddin, di Kompleks Parlemen, Senayan.
Sa’duddin memaparkan, untuk menyikapi daerah yang masih
memiliki calon tunggal, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon
dari partai politik berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu itu,
lanjut Sa’duddin, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran KPU
Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran
pasangan calon di empat kabupaten/kota, yakni kabupaten Tasikmalaya, kabupaten
Timor Tengah Utara, Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya.
Menurut Sa’duddin, langkah KPU tersebut potensial bermasalah.
Sebab, jelas Sa’duddin, pada dasarnya Bawaslu oleh Undang-Undang (UU) diberikan
kewenangan, hanya untuk mengeluarkan keputusan yang terkait dengan pelanggaran
dan sengketa pilkada saja.
“Oleh karenanya, terbitnya Surat Edaran KPU yang berdasar pada
rekomendasi Bawaslu sangat rawan untuk digugat atau dipermasalahkan secara hokum,”
ungkap mantan Bupati Kabupaten Bekasi itu.
Lebih lanjut Sa’duddin mengemukakan, terkait perpanjangan
masa pendaftaran yang dilakukan kembali oleh KPU untuk kota Surabaya, karena
salah satu pasangan calon yakni Rasiyo-Dhimam Abror Duraid, dinyatakan tidak
lolos verifikasi persyaratan. Akibatnya kota Surabaya kembali memiliki calon
tunggal, kondisi ini disikapi oleh KPU dengan melakukan kembali perpanjangan
pendaftaran pada 6 sampai 8 september 2015. Menurut Sa’duddin, hal ini akan
berpotensi menjadi masalah dan rawan digugat secara hokum.
“Sebab KPU terkesan memaksakan pelaksanaan pilkada di Kota
Surabaya, padahal KPU memutuskan menunda untuk daerah lain yang masih memiliki
calon tunggal,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang
meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta itu. 

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR : Modal Utama Jadi Pengusaha adalah Tekad Kuat dan Berani

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Meretas jalan menjadi pengusaha harus dimulai dari tekad yang kuat dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *