Home / Uncategorized / Tiga Syarat GIDI Dinilai Cederai Revolusi Mental Presiden Jokowi
KasusTolikara

Tiga Syarat GIDI Dinilai Cederai Revolusi Mental Presiden Jokowi

Insiden Tolikara Papua pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Foto : Metrotv/Ricardo
JAKARTA,
KABARPARLEMEN.COM-
Ketua Komisi
Pertahanan DPR RI Mahfudz Siddiq menilai 3 (tiga) syarat yang diajukan oleh
pihak Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) kepada muslim di Tolikara, sangat
mencederai semangat Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam
bidang penegakan hukum.  
Hal itu disampaikan Mahfudz dalam menanggapi
permintaan GIDI kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)
sebagai syarat agar muslim Tolikara, Papua, dapat menjalankan ibadah Sholat
Idul Adha dengan tenang nantinya.
“Negara sedang gencar-gencarnya menjalankan
Revolusi Mental di bidang penegakan hukum. Maka jangan sampai proses yang
sedang berlangsung ini tercederai hanya dengan adanya tekanan ataupun paksaan
dari pihak-pihak tertentu, terlebih yang sedang menjalankan proses hukum,”
jelas Mahfudz.
Sebagaimana diketahui, 3 syarat dari GIDI tersebut
adalah, pertama, nama GIDI dibersihkan dari tuduhan separatis; kedua, dua
tersangka yang ditangkap oleh Polda Papua segera dibebaskan; ketiga, pihak
penegak hukum tidak lagi menyelesaikan kasus ini secara hukum positif, tetapi
menggunakan hukum adat.
Meskipun ada tekanan dari pihak GIDI, Mahfudz mendesak
agar negara tidak boleh tunduk oleh aktor non-state, “Negara hanya boleh
tunduk pada Konstitusi dan Undang-Undang,”jelas Politisi PKS dari dapil
Jabar VIII yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Indramayu
ini.
Selain itu, Mahfudz meminta sepenuhnya kepada negara
untuk memberikan jaminan kepada Muslim Tolikara agar dapat melaksanakan sholat
Idul Adha. Negara dan pemerintah daerah, menurut Mahfudz, harus bisa membangun
kebersamaan antar masyarakat Papua, “Juga harus dapat mengontrol
pihak-pihak asing yang ada di Tolikara,” tegas Mahfudz.
Mahfudz berharap kejadian intoleransi yang dilakukan
oleh GIDI tersebut tidak akan terulang dan menjalar ke daerah-daerah lainnya,
sehingga menyebabkan konflik horizontal yang mengancam keutuhan NKRI. Mahfudz
hanya ingin rakyat Indonesia dapat hidup rukun dan damai dengan kebersamaan
dalam keberagaman, “Dan masing-masing dapat menjalankan ibadahnya dengan
tenang sesuai dengan mandat UU yang dijamin oleh Negara,” pungkas Mahfudz.
(Marwan Azis)

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *