Home / Uncategorized / Target Prolegnas 2015 Dipastikan Meleset, DPR Diminta Kuatkan DPD
37-ruu-masuk-prolegnas-2015

Target Prolegnas 2015 Dipastikan Meleset, DPR Diminta Kuatkan DPD

37 RUU Masuk Prolegnas 2015

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2105
dipastikan meleset dari target yang telah ditetapkan. 
Pasalnya, meski sudah 11 bulan
bekerja (sejak 1 Oktober 2014 ), DPR baru mampu menyelesaikan 12 Rancangan
Undang Undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Itupun termasuk RUU Kumulatif
Terbuka. 
Padahal, DPR menargetkan menyelesaikan 39 RUU Prioritas pada 2015 ini.
Salah satu faktornya adalah DPR belum fokus pada penyelesaian target legislasi
karena selain disibukkan dengan persoalan internal juga harus fokus kepada
fungsi pengawasan dan anggaran. Oleh karena itu, beban DPR harus diringankan
dengan memberi penguatan peran kepada DPD terutama dalam fungsi legislasi.

“Setelah reformasi, tidak pernah sekalipun DPR mampu
mencapai target prolegnas yang mereka buat sendiri. Jangankan mencapai, mendekati
target saja tidak. Ini karena sistem bikameral kita masih belum kuat. DPR tak
kunjung menguatkan peran DPD yang sebenarnya bisa menjadi mitra untuk
meringankan beban dan tugas yang diemban DPR,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD
Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.  
Menurut Fahira, walau sesuai Keputusan MK, saat ini
DPD diberi kewenangan mengajukan dan membahas RUU, tetapi belum mencerminkan DPD
mempunyai fungsi legislasi yang utuh. Karena selain terbatas kepada RUU yang
hanya terkait daerah saja, DPD tidak punya hak menolak atau menyetujui sebuah
RUU menjadi UU.
“Fungsi
legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai
menyetujui sebuah RUU
menjadi undang-undang, dan DPD tidak punya itu. Maaf saja, bagi saya, amandemen
UUD 1945 selama ini sangat bias kepentingan DPR. Padahal, salah satu semangat
amandemen konstitusi adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam
menciptakan keadilan distribusi kekuasaan. Salah satu implementasinya itu, penguatan
DPD agar maksimal mengartikulasi politik daerah pada setiap proses pembuatan
keputusan di tingkat nasional,” ujar Senator asal Jakarta ini.
Fahira mengungkapkan,  hal-hal yang dikhawatirkan jika DPD dikuatkan
seperti akan mengubah konsepsi bentuk kenegaraan, dari kesatuan menjadi bentuk
federalistik dan ketakutan akan sering terjadi jalan buntu atau deadlock dalam setiap pembahasan RUU dan
tugas parlemen lainnya karena kedudukan DPD setara dengan DPR, sangat tidak
beralasan dan berlebihan.
“Jangan referensinya ke Amerika atau Jerman. Coba
lihat Perancis, Italia, atau Inggris yang mempraktikkan sistem bikameral kuat,
tetapi bentuk negaranya tetap kesatuan dan hampir tidak pernah terjadi gesekan
bahkan deadlock. Ini karena masing-masing
menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan mengedepankan checks and balances antarkelembagaan,” jelas Fahira.
Oleh karena itu, lanjut Fahira, DPD akan terus
mendorong dilakukan amandemen kelima UUD 1945, bukan hanya untuk penguatan DPD
tetapi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. “Prioritasnya (amandemen)
bukan hanya untuk penguatan DPD, tetapi juga penguatan sistem presidensial, dan
penguatan sistem otonomi daerah,” tukasnya.
Target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2105
dipastikan meleset dari target yang telah ditetapkan. Pasalnya, meski sudah 11 bulan
bekerja (sejak 1 Oktober 2014 ), DPR baru mampu menyelesaikan 12 Rancangan
Undang Undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Itupun termasuk RUU Kumulatif
Terbuka. Padahal, DPR menargetkan menyelesaikan 39 RUU Prioritas pada 2015 ini.
Salah satu faktornya adalah DPR belum fokus pada penyelesaian target legislasi
karena selain disibukkan dengan persoalan internal juga harus fokus kepada
fungsi pengawasan dan anggaran. Oleh karena itu, beban DPR harus diringankan
dengan memberi penguatan peran kepada DPD terutama dalam fungsi legislasi.

“Setelah reformasi, tidak pernah sekalipun DPR mampu
mencapai target prolegnas yang mereka buat sendiri. Jangankan mencapai, mendekati
target saja tidak. Ini karena sistem bikameral kita masih belum kuat. DPR tak
kunjung menguatkan peran DPD yang sebenarnya bisa menjadi mitra untuk
meringankan beban dan tugas yang diemban DPR,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD
Fahira Idris.
Menurut Fahira, walau sesuai Keputusan MK, saat ini
DPD diberi kewenangan mengajukan dan membahas RUU, tetapi belum mencerminkan DPD
mempunyai fungsi legislasi yang utuh. Karena selain terbatas kepada RUU yang
hanya terkait daerah saja, DPD tidak punya hak menolak atau menyetujui sebuah
RUU menjadi UU.
“Fungsi
legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai
menyetujui sebuah RUU
menjadi undang-undang, dan DPD tidak punya itu. Maaf saja, bagi saya, amandemen
UUD 1945 selama ini sangat bias kepentingan DPR. Padahal, salah satu semangat
amandemen konstitusi adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam
menciptakan keadilan distribusi kekuasaan. Salah satu implementasinya itu, penguatan
DPD agar maksimal mengartikulasi politik daerah pada setiap proses pembuatan
keputusan di tingkat nasional,” ujar Senator asal Jakarta ini.
Fahira mengungkapkan,  hal-hal yang dikhawatirkan jika DPD dikuatkan
seperti akan mengubah konsepsi bentuk kenegaraan, dari kesatuan menjadi bentuk
federalistik dan ketakutan akan sering terjadi jalan buntu atau deadlock dalam setiap pembahasan RUU dan
tugas parlemen lainnya karena kedudukan DPD setara dengan DPR, sangat tidak
beralasan dan berlebihan.
“Jangan referensinya ke Amerika atau Jerman. Coba
lihat Perancis, Italia, atau Inggris yang mempraktikkan sistem bikameral kuat,
tetapi bentuk negaranya tetap kesatuan dan hampir tidak pernah terjadi gesekan
bahkan deadlock. Ini karena masing-masing
menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan mengedepankan checks and balances antarkelembagaan,” jelas Fahira.
Oleh karena itu, lanjut Fahira, DPD akan terus
mendorong dilakukan amandemen kelima UUD 1945, bukan hanya untuk penguatan DPD
tetapi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. “Prioritasnya (amandemen)
bukan hanya untuk penguatan DPD, tetapi juga penguatan sistem presidensial, dan
penguatan sistem otonomi daerah,” tukasnya.

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *