Home / Uncategorized / DPR Dukung Penguatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak
anak2

DPR Dukung Penguatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak

Ilustrasi anak-anak. Foto : Kompas.

JAKARTA,
KABARPARLEMEN.COM-  Anggota DPR RI prihatin dengan meningkatnya angka
kejahatan terhadap anak yang telah mencapai lebih dari 21 juta kasus,
sehingga perlu ada penguataan kapasitas lembaga perlindungan anak di
Indonesia.

“Realisasi
penguatan lembaga perlindungan anak akan berdampak positif pada
peningkatan anggaran, penguatan kewenangan, dan penguatan advokasi
perlindungan anak,”kata Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid
Hidayat, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII dengan
Komnas Perlindungan Anak dan ASEAN Commission on the Promotion and
Rotection of the Rights of Women and Children (ACWC), Senin (21/9/2015),
di Gedung DPR RI seperti dilansir situs resmi DPR RI.
Ia
menjelaskan bahwa sesungguhnya Komisi VIII telah mengambil keputusan
bersama dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kementerian PP dan PA),Linda Amalia Sari Gumelar (Tahun 2009-2014)
lalu untuk meningkatkan status kementerian ini tidak lagi sekedar
Kementerian Negara. Diharapkan nantinya Komnas PA dan lembaga lain
menjadi bagian dari kementerian yang secara spesifik sesuai dengan
tupoksinya untuk melindungi perempuan dan anak.
“Dulu
nomenklaturnya kementerian negara dan sudah disepakati siapapun yang
menjadi presiden dan menteri agar statusnya ditingkatkan menjadi
kementerian. Kalau statusnya naik maka selain kewenangan, kapasitas,
personil, dan anggarannya pasti menguat,”ungkapnya.
Menurut
Hidayat, Komisi VIII juga telah mendorong Menteri PP dan PA untuk
mengingatkan Presiden segera merealisasikannya. “ Saya merasa optimis
dengan diubahnya menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, tetapi kalau dilihat dari kewenangan maupun
anggarannya masih sama saja seperti yang lalu. Malah dibanding dengan
dulu anggarannya turun, ini aneh bin ajaib,”keluhnya.
Dia
menambahkan realisasi penguatan lembaga perlindungan anak, salah satu
caranya adalah Komnas PA dan ACWC turut  mendorong Menteri PP dan PA
 untuk merealisasikan yang telah disepakati dengan Komisi VIII. Untuk
merealisasikan penguatan status dari kementerian ini betul-betul menjadi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Kementerian
penuh yang sama dengan kementerian yang lain. (as/dpr)

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *