Home / Uncategorized / Fraksi PKS Sayangkan Adanya Pelonggaran Penjualan Minuman Beralkohol
mirasdiminimarket40lensaindonesia

Fraksi PKS Sayangkan Adanya Pelonggaran Penjualan Minuman Beralkohol

miras di minimarket @lensaindonesia
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan adanya
pelonggaran penjualan minuman beralkohol (minol) atau bir akibat beleid
Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang memberi keleluasaan daerah
untuk menetapkan lokasi penjualan minol. 
 
Hal ini merupakan bagian dari
paket kebijakan ekonomi Pemerintah mengatasi krisis. Ketentuan soal
penjualan bir masuk dalam relaksasi atau deregulasi dalam paket ekonomi.
“Padahal,
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 mengatur peredaran
penjualan minuman beralkohol golongan A, seperti larangan penjualan di
minimarket-minimarket. Aturan ini pun dinilai masih longgar karena
penjualan di supermarket dan hotel-hotel berbintang tetap
diperbolehkan,” kata Jazuli Juwaini melalui siaran persnya yang diterima Kabarparlemen.com langsung dari
Makkah, Selasa (22/9).
Dengan adanya relaksasi dan deregulasi, lanjut Jazuli, dikhawatirkan penjualan minol di daerah-daerah semakin longgar. Menurut
Jazuli, jangan sampai karena daerah diberi keleluasaan menetapkan
lokasi penjualan minol, lalu minol menjadi lebih mudah diperoleh atau
bahkan bebas dijual karena karakteristik daerah tertentu.
Lebih
jauh Jazuli menambahkan, Fraksi PKS sangat menyayangkan jika hanya
karena alasan ekonomi, investasi, atau menggenjot pariwisata sampai
melonggarkan aturan penjualan minol. Jazuli
menegaskan, apapun alasannya minol bisa merusak generasi bangsa. “Kita
memahami pemerintah butuh pendapatan, tapi jangan hanya karena itu lalu
abai terhadap kerusakan  generasi,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu.
Itulah
sebabnya, lanjut legislator dari dapil Banten ini, peredaran minol
perlu diatur dan ditertibkan dengan ketat di Indonesia, tidak bebas
seperti dibeberapa negara barat. “Negara
kita adalah negara pancasila yang menghormati sendi-sendi agama,
pengaturan ketat peredaran minol tentu sangat dibenarkan,” pungkas
Jazuli.
Diketahui,
Kemendag mengeluarkan paket deregulasi pengaturan penjualan minol
dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk
menetapkan atau memberi izin soal tempat penjualan bir di daerah
masing-masing, namun tak berlaku untuk di minimarket. Dalam
paket deregulasi, terdapat revisi Peraturan Dirjen (Perdirjen) Dagri
yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015, yang melaksanakan Permendag
No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan
terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.(Marwan)

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *