Home / Uncategorized / DPR Minta KNKT Selediki Tabrakan KRL di Stasiun Juanda

DPR Minta KNKT Selediki Tabrakan KRL di Stasiun Juanda

Kondisi KRL Commuter line yang terlibat kecelakaan di Stasiun Juanda, Foto: MTVN/LB Ciputri Hutabarat.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Komisi V DPR RI prihatin dan
menyesalkan terjadinya  musibah tabrakan
dua kereta commuter line di Stasiun Juanda yang menyebabkan puluhan penumpang
luka-luka.  
 
Komisi yang membidangi transportasi ini juga meminta Komite Nasional
untuk Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyelediki kasus tabrakan ini.
Wakil
Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal ini di Kompleks
Parlemen Senayan, Rabu (23/9) sore. Jika dalam penyelidikan nanti ditemukan
adanya untuk kesalahan manusia, Yudi meminta Kementrian Perhubungan (Kemenhub)
memberikan sanksi tegas sesuai dengan UU No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
“Saya
sangat prihatin dengan terulangnya kecelakaan kereta api setelah musibah di
Bintaro akhir tahun 2013 lalu. Seharusnya, kecelakaan kereta yang terjadi
akhir-akhir ini menjadi momentum pemerintah dan PT KAI untuk memperbaiki
kelaikan sarana dan prasarana kereta dan 
meningkatkan keselamatan,” kata Yudi.
Untuk
mengungkap penyebab kecelakaan tersebut, politisi PKS asal dapil Jabar IV ini
meminta KNKT segera melakukan penyelidikan. 
Sesuai dengan UU No 23/2007, dalam hal terjadi kecelakaan kereta api,
pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian harus melakukan hal-hal diantaranya, mengambil tindakan untuk
kelancaran dan keselamatan lalu lintas. 
“Juga menangani korban kecelakaan, dan segera menormalkan kembali
lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang
dan mengurus klaim asuransi korban kecelakaan,” imbuhnya.
Selain
itu, PT KAI selaku penyelenggaraan perkeretaapian diminta untuk melakukan
penanganan kecelakaan KA sesuai dengan UU No.23/2007 pasal 125 dan meminta
pemerintah memberikan sanksi tegas pada pihak-pihak yang lalai melaksanakan
tugasnya sehingga menyebabkan kecelakaan maut tersebut. 
Juga kepada awak sarana perkeretaapian yang
mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur
perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sehingga mengakibatkan kecelakaan
kereta api, sebagaimana diatur dalam pasal 206 UU No 23/2007 dapat dikenakan
sanksi pidana selama satu tahun penjara jika kecelakaan tersebut menyebabkan
kerugian bagi harta benda.

About admin

Check Also

PKS beraudiensi dengan sivitas Universitas Terbuka, ini yang dibahas

KABAR PARLEMEN.com , Jakarta  – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *