Home / Uncategorized / Fraksi Hanura Nilai Pansus 14 Kursi DPR Papua Ilegal

Fraksi Hanura Nilai Pansus 14 Kursi DPR Papua Ilegal

Ketua Fraksi Partai Hanura, Yan P. Mandenas. Foto :Papuakita.com

JAYAPURA, KABARPARLEMEN.COM- Fraksi Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat Papua Papua (DPRP) meminta Panitia
Khusus (Pansus) 14 Kursi DPRP menghentikan proses perekrutan Panitia Seleksi
(Pansel) 14 Kursi dan perekrutan orang-orang dari keterwakilan orang asli Papua
untuk menduduki 14 kursi jalur Otonomi Khusus (Otsus).

“Kewenangan Pansus 14 Kursi DPRP
tak sinkron dengan surat Mendagri Nomor 161.91/2104/SJ yang ditandatangani
Mendagri, Tjahjo Kumolo pada 27 April 2015 terkait penetapan Peraturan Daerah
Khusus (Perdasus) Nomor 6/2014. Surat ini ditujukan ke Gubernur Papua dan juga
ditembuskan ke Ketua DPRP, Ketua MRP, Ketua KPU Pusat hingga kepada Presiden
RI, Joko Widodo,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura, Yan P. Mandenas kepada wartawan,
Senin (5/10) seperti dilansir Papuakita.com (sindikasi Kabarparlemen.com).
Di dalam surat Mendagri,
seharusnya DPRP dan pemerintah daerah (pemda) Provinsi Papua terlebih dahulu
harus menindaklanjuti surat Mendagri lewat pengangkatan. Sebab kerja Pansus 14
Kursi DPRP tak sinkron dengan surat Mendagri, tentang penetapan Perdasus Nomor
6 Tahun 2014, yang ditujukan kepada Gubernur Papua. 
“Surat ini yang belum
ditindaklanjuti sama sekali oleh DPRP dan pemda Provinsi Papua. Kami sudah
ingatkan Pansus 14 Kursi DPRP agar tak melakukan kewenangannya yang ilegal, tapi
tetap dilaksanakan. Padahal tak ada legitimasi hukum sehingga Pansel 14 Kursi
yang sudah ada ini harus dibatalkan. Ini sudah menyalahi aturan,” jelas
Mandenas dalam keterangan persnya di Ruang Fraksi Hanura di Kantor DPRP, Kota
Jayapura, Papua.
Selain itu, kata Mandenas,
begitu juga dengan dana Pansus 14 Kursi DPRP yang telah digunakan sampai dengan
saat ini harus dikembalikan dan diaudit penggunaannya. “Dana yang telah
dihabiskan berkisar Rp1 milyar dari dana yang ada sebanyak Rp12 milyar yang diperuntukkan
untuk pembentukan Pansus 14 Kursi DPRP.
“Pansus 14 Kursi DPRP
seharusnya dikembalikan kepada eksekutif (pemerintah daerah). Sebab DPRP bukan
sebagai pengguna anggaran, tapi tugasnya sebagai pengawasan. Ini sudah keliru.
DPRP itu adalah perwakillan rakyat, sehingga jangan rakyat dibohongi lagi.
Apalagi dari awal kami telah tolak tahapan pembentukan Pansus 14 Kursi DPRP itu,”
kata Mandenas.
Menurut Mandenas, dengan
adanya kejanggalan ini, maka Fraksi Hanura menarik kembali dua anggotanya dari
Pansus 14 Kursi DPRP atas nama Wilhelmus Pigay dan Nikius Bugiangge. Fraksi
Hanura mendesak apapun alasannya, proses Pansus 14 Kursi DPRP harus dihentikan
dan Perdasus Nomor 6/2014 harus direvisi. “Pansus ini terkesan
dipaksakan dan ada indikasi kuat pembentukannya untuk kepentingan
tertentu,” katanya. *** (Katharina Louvree/Papuakita.com)

About admin

Check Also

PKS beraudiensi dengan sivitas Universitas Terbuka, ini yang dibahas

KABAR PARLEMEN.com , Jakarta  – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *