Home / Uncategorized / Setahun Jokowi-JK, DPR Nilai Rapor Kinerja Masih Merah

Setahun Jokowi-JK, DPR Nilai Rapor Kinerja Masih Merah

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto :dok JPNN

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Setahun sudah Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia, namun menurut penilaian sejumlah lembaga termasuk anggota DPR RI, pemerintah yang didukung oleh Kabinet Kerja belum mampu menunjukkan kinerja sesuai Tri Sakti dan Nawa Cita.

Bisa dikatakan
rapor pada tahun pertama Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla didominasi angka merah. 

“Rapor masih banyak merahnya, ekonomi
terpuruk. Karenanya, ke depan, mesti ada evaluasi besar-besaran. Perlu
ada langkah revolusioner yang konkrit dalam mewujudkan janji-janji
kampanye tempo hari. Ini adalah peringatan serius bagi pemerintah untuk
tidak banyak ‘main-main’. Harus serius. Jika tidak, maka kondisi
sosial-politik bisa terdistorsi dan ujung-ujungnya bisa menuju kondisi
yang chaotic,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta seperti dilansir situs resmi dpr.go.id pekan lalu.
Bagi wakil rakyat dari dapil Jawa Barat IV
ini cara paling mudah untuk melakukan penilaian adalah seberapa
berhasil pemerintahan Jokowi-Kalla merealisaikan APBN Perubahan 2015.
Dalam waktu satu tahun ini, ekonomi nasional menunjukkan gejala
pesimistik alias kendur. Ketahanan ekonomi nasional juga sedang dalam
tahap kritis. Parameternya, pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang
terus tertekan. Dari data BPS, saat ini, ekonomi hanya tumbuh 4,67%. Dan
ini adalah yang terburuk dalam 5 tahun terakhir.
Kedua, jumlah pengangguran yang meningkat.
Sesuai data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 300 ribu
orang atau naik sebesar 0,81 persen. Peningkatan pengangguran ini
memperkuat indikasi bahwa ekonomi nasional sedang ‘sakit’. Buruknya
kinerja ekonomi hingga triwulan III 2015 telah berimbas kepada
bertambahnya jumlah pengangguran. Padahal, jumlah orang yang butuh
pekerjaan terus bertambah 3 juta orang.
Ketiga, laju inflasi yang tertinggi
se-ASEAN. Berdasarkan analisis IGJ, misalnya, laju inflasi bergeser dari
proyeksi yang ditetapkan sebesar 4,4 persen. Bulan Mei 2015, laju
inflasi mencapai 7,15 persen atau naik sebesar 2,75 persen dari target
pemerintah. Saat ini, inflasi Indonesia adalah yang tertinggi se-ASEAN
sebesar 6,18%.
“Tidak hanya di daerah perkotaan, kenaikan
inflasi juga di daerah pedesaan yang ditandai dengan naiknya indeks
seluruh kelompok konsumsi. Lebih jauh, kenaikan harga BBM bersubsidi
menjadi komponen tertinggi penyebab inflasi, di samping komponen lain
seperti naiknya harga sembako; beras, bawang, dan daging. Gejala seperti
ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk lebih
banyak mendengar dan tidak terburu nafsu membuat kebijakan, yang
ujung-ujungnya, mengorbankan rakyat kecil. Bagi nelayan, misalnya, BBM
menjadi komponen terbesar aktivitas produksi sehingga, begitu harga BBM
dinaikkan, nilai tukar nelayan langsung anjlok,” tandas politisi Fraksi
Partai Gerindra ini.
Parameter keempat, Nilai Tukar Petani dan
Nelayan yang anjlok. Kita semua tahu, petani dan nelayan adalah kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap gejolak
perekonomian nasional ini. Dampak dari buruknya ekonomi nasional telah
menyebabkan anjloknya nilai tukar petani dan nelayan. Bahkan,
peningkatan jumlah pengangguran 2015 pun disumbang dari tenaga kerja di
sektor pertanian.
Begitu juga dengan nelayan. Dampak
kenaikan BBM pada pertengahan menyebabkan anjloknya Nilai Tukar Nelayan
hingga angka 102,97 yang merupakan angka terburuk dalam kurun waktu lima
tahun terakhir. Berdasarkan data BPS dan analisis IGJ, hingga kini NTN
masih menunjukkan nilai yang fluktuatif. Komponen BBM menempati hingga
60-80 persen dari total biaya melaut. Selain itu, distribusi BBM yang
tidak merata pun turut menjadi penyebabnya.
Parameter kelima, kinerja investasi.
Hingga saat ini, realisasi investasi yang terbilang sangat minim dan
hanya berkontribusi di bawah 2% pada pertumbuhan PDB. Selanjutnya,
investasi asing yang masuk tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja.
Terbukti, dari data BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja
sekitar 50 ribu orang pada triwulan yang lalu.
Parameter keenam, utang luar negeri yang
membengkak. Sampai triwulan II-2015, Utang LN yang harus dibayar sudah
membengkak di atas USD 300 miliar, terdiri dari ULN sektor publik
sebesar USD 134,6 miliar (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta
sebesar USD 169,7 miliar (55,8% dari total ULN). Kalau dirupiahkan
dengan asumsi 1 dolar = Rp 13.500 sama dengan Rp 4000 triliun. Itu besar
sekali. Dua kali lipat dari APBN.
“Utang itulah yang terus menggerus
cadangan devisa dan hasil ekspor yang sudah sangat kritis. Lebih-lebih
kinerja ekpor pemerintah terus anjlok. Di saat yang sama, pemerintah
terus membuka peluang impor. Terakhir, pemerintah membuka importasi
beras dan gula jutaan ton,” papar dia.
Selanjutnya, paket-paket kebijakan ekonomi
pemerintah Jokowi-Kalla yang baru-baru ini diterbitkan, tidak terlalu
menyentuh persoalan mendasar. Malahan justru bisa jadi “blunder” bagi
ketahanan ekonomi. Paket tahap 1 didominasi oleh deregulasi yang
bertentangan dengan Trisaksi guna mewujudkan kedaulatan dan kemandirian
ekonomi.
Pemerintah lewat Kemendag banyak merevisi
regulasi yang selama ini memproteksi ekonomi nasional. Sebut saja,
misalnya, revisi atas Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi
atau Baja dan Permendag No. 28/2014 yang menghilangkan ketentuan wajib
rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor untuk
mempermudah impor. Itu juga sangat mengancam usaha untuk meningkatkan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai proyek
infrastruktur.
Berikutnya, paket ekonomi tahap 2 terkait
investasi. Kebijakan itu belum menyentuh 2 masalah pokok. Pertama,
jaminan terhadap penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari masuknya
investasi. Karenanya, saya berharap pemberian kemudahan layanan,
pemberian tax allowance dan tax holiday, serta pemberian berbagai insentif itu harus selektif.
Persoalan pokok berikut, lemahnya
pengawasan dari BKPM atas penerapan berbagai paket kebijakan mempermudah
investasi. Selama ini, aspek pengawasan atas kebijakan investasi di
Indonesia tidak menyeluruh. Biasanya di awalnya bagus, tapi bisa
terdistorsi di tengah jalan. Akhirnya, investor banyak mengeluh di
lapangan. Ini penting digarisbawahi, dan karenanya diperlukan penegakan
hukum yang kuat dan tuntas.
Terakhir, terkait paket ekonomi tahap tiga
yang tidak konkret dan tumpang tindih serta tidak berefek pada
peningkatan daya saing. Sebagai contoh, pemerintah ingin dorong ekspor,
tapi di saat yang sama, membuat deregulasi besar-besaran yang membuka
peluang impor yang besar. Lalu, pemerintah ingin mencegah PHK, tapi di
saat yang sama, mencabut proteksi-proteksi non-tarif yang menyulitkan
tumbuhnya UKM. Ujungnya, arah kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih
itu membuat pelaku usaha bingung.
Pada bagian akhir ia memberi catatan
khusus pada presiden. “Ideal normatif minimal seorang presiden sebagai
pemimpin negara, merupakan kombinasi dari leader dan manager.
Bila seorang presiden tidak memiliki kemampuan itu, maka dapat
dipastikan presiden tersebut adalah pemimpin yang ‘dipaksakan’ untuk
kepentingan politik praktis sesaat yang menyesatkan dan merugikan banyak
pihak termasuk negara bangsanya,”ujarnya. (dpr)

About admin

Check Also

PKS beraudiensi dengan sivitas Universitas Terbuka, ini yang dibahas

KABAR PARLEMEN.com , Jakarta  – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *