Kontras: Pemerintah Gagal dalam bidang HAM

Headline Jokowi kontras News Terkini

 Pemerintahan Jokowi dinilai gagal dalam perlindungan HAM (foto: Sindonews)

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Evaluasi setahun pemerintahan Jokowi -Jusuf Kalla dalam bidang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dinilai gagal. Hal itu disampaikan Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dalam pernyataan pers yang diterima Kabarparlemen, Rabu (21/10).  “Sepanjang setahun terakhir, kami menemukan sejumlah bukti, fakta dan indikator bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan kegagalan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Haris.

Menurut Kontras, tercatat setahun pertama pemerintahan Presiden Widodo masih marak terjadi beragam pelanggaran HAM, bahkan meningkat; adanya ancaman terhadap pembela HAM/Anti Korupsi, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan. Demikian pula masih terjadi pemidanaan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelarangan berkumpul, kekerasan dalam proses hukum [penyiksaan, operasi anti narkoba, dll. Kontras juga mencatat maraknya angka kekerasan, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan disektor tambang dan perkebunan. Lebih jauh lagi, kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM makin marak terjadi di Papua.

Padahal,paska 1 tahun kekuasaannya, Pemerintahan Presiden Widodo telah melahirkan sejumlah dokumen yang memuat materi dibidang HAM, sebut saja Nawacita, kemudian agenda HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; maupun dokumen yang terkait langsung dengan isu HAM yaitu [pengesahan] Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Sayangnya, Dokumen-dokumen diatas, ternyata tidak mampu memberikan kontribusi bagi jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. (Iman Firdaus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *