Home / Uncategorized / Komisi V Sesalkan Penundaan Belanja Prioritas Dalam RAPBN 2016
YudiWidiana2

Komisi V Sesalkan Penundaan Belanja Prioritas Dalam RAPBN 2016

Wakil
Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Wakil
Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia
menyayangkan munculnya
klausul penundaan dan penambahan belanja prioritas dalam pembahasan RAPBN 2016
antara Banggar dan Pemerintah. 

Hal itu dalam Raker
Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi, Basarnas, BPLS, BMKG, dan BPWS membahas
RAPBN 2016. “Hal
ini menimbulkan multi tafsir di komisi-komisi,” kata Yudi.
Dalam
kesempatan itu, politisi PKS ini juga mengkritik kebijakan pemerintah yang
memberikan tambahan anggaran hanya kepada sejumlah Kementerian atau Lembaga (K/L). Padahal, hampir semua
Kementerian atau Lembaga mengalami baglock anggaran untuk
mencapai target renstra mereka.
“Dari
tujuh K/L yang menjadi mitra kerja Komisi V, hanya PUPera, Kemendes dan
Basarnas yang mendapatkan tambahan anggaran. Sementara K/L lainnya tidak, bahkan
ada yang dikurangi. Padahal, K/L mitra Komisi V umumnya mengalami baglock anggaran,”tuturnya.
Seperti
diketahui, hasil rapat pembahasan RAPBN 2016 antara pemerintah dan Banggar
menetapkan adanya perubahan belanja prioritas dalam RAPBN 2016 berupa penundaan
dan penambahan belanja prioritas. 
Di Kementerian PUPera misalnya, dari pagu
RAPBN 2016 sebesar 104,08 triliun, terdapat penundaan belanja sebesar Rp2,6
triliun dan tambahan belanja prioritas sebesar Rp2,9 triliun. Di Kementerian
Perhubungan, dari pagu Rp50,16 triliun dalam RAPBN 2016, terdapat penundaan
belanja prioritas sebesar Rp1,694 triliun. Sedangkan di Kementerian Desa, PDT
dan Transmigrasi, dari pagu Rp7,2 triliun yang dianggarkan dalam RAPBN 2016,
terdapat penundaan belanja prioritas sebesar Rp214 miliar dan tambahan anggaran
sebesar Rp1,5 triliun.
Terkait
dengan penundaan dan penambahan anggaran dalam RAPBN 2016 tersebut, Anggota DPR
asal Dapil Jawa Barat IV ini mengingatkan K/L mitra Komisi V untuk menyesuaikannya
dengan renstra dimasing-masing K/L guna menghindari terjadi penyimpangan. “Jangan
sampai K/L menggunakan tambahan anggaran tersebut untuk program yang tidak
termasuk dalam renstra,” ujarnya.

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR : Modal Utama Jadi Pengusaha adalah Tekad Kuat dan Berani

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Meretas jalan menjadi pengusaha harus dimulai dari tekad yang kuat dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *