Home / Uncategorized / Komisi V Desak Penundaan Kenaikan Tarif Tol
jasa-marga-bantah-tuduhan-dahlan-gagal-kelola-e-toll-card

Komisi V Desak Penundaan Kenaikan Tarif Tol

Bayar tol pakai e-toll card. Foto : Merdeka/Dwi Narwoko

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM– Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi
Widiana Adia mendesak pemerintah menunda rencana kenaikan tarif 13 ruas tol
pada 2016. Selain belum dipenuhinya 
standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol di sejumlah ruas, kenaikan
tarif tol juga akan membebani masyarakat.

“Saya
menyayangkan langkah pemerintah yang menaikan tarif tol hanya mengacu pada
kenaikan inflasi tanpa memperhatikan SPM. Pemerintah jangan gegabah mengambil kebijakan
karena  kenaikan tarif tidak memberikan
rasa keadilan pada konsumen,” kata Yudi melalui siaran persnya yang diterima Kabarparlemen.com (30/10).
Berdasarkan
Undang-Undang (UU) No 38 / 2004 Pasal 48 ayat (3) tentang Jalan menetapkan kenaikan
tarif tol memang dapat dilakukan setiap dua tahun. Namun, hal itu tidak hanya
didasarkan pada laju inflasi, tetapi dari hasil evaluasi atas pemenuhan SPM dan
komponen lainnya.
“Masalah
inflasi ini tidak bisa jadi tolok ukur utama, karena UU ini juga mensyaratkan
adanya evaluasi setiap dua tahun sebelum melakukan penyesuaian tarif. Hasil evaluasi
yang dilakukan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol-red) Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPera-red) pada semester II tahun 2014 ada 5 ruas yang
dinyatakan tidak lolos uji SPM dan dinilai kurang memuaskan seperti tol
Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), tol Jakarta-Tangerang, tol
Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), dan tol Padalarang Cileunyi
(Padaleunyi) serta  tol Kanci-Pejagan,” kata
Yudi.
Politisi
PKS ini meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tol selama SPM belum
dipenuhi dan kondisi perekonomian belum membaik karena akan membebani
masyarakat. 
“Jika
SPM tidak dipenuhi, seperti tol masih macet, kecepatan masih dibawah 60 km/jam,
antrian panjang di gerbang tol, lampu penerangan minim, dan jalan masih ada
yang rusak, tarif tol tidak perlu naik,” kata Yudi.
Kementerian
PUPR akan menaikan tarif 13 ruas jalan tol pada 1 Januari 2016. Penetapan tarif
baru tersebut menyusul Surat Keputusan (SK) yang sudah diteken Menteri PUPR
Basuki Hadimu‎ljono Oktober ini. (Wan)

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *