Home / Uncategorized / Komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan rendah
kedaulatanpangan

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan rendah

Ilustrasi desakan kedaulatan pangan. Foto : Lensa Indonesia

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin
menilai hingga saat ini komitmen pemerintah menuju kedaulatan pangan
masih lemah.

Hal tersebut tercermin dari belum terpenuhinya amanat UU Nomor
18/2012 tentang Pangan untuk membentuk Badan Pangan Nasional Nasional
(BPN).

Padahal, sesuai Pasal 129, lembaga tersebut sudah harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU tersebut disahkan.

“Undang-Undang pangan ini diundangkan 17 Nopember 2012. Artinya,
lembaga Badan Pangan Nasional sudah harus terbentuk maksimal 17 Nopember
2015. Dengan tidak dijalankan amanat undang-undang ini, maka pemerintah
telah menurunkan kewibawaan undang-undang,” jelas Akmal di Jakarta,
Sabtu (21/11) melalui siaran persnya yang diterima Kabarparlemen.com.

Selain itu, Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II
ini pun menilai koordinasi kelembagaan untuk mengatasi masalah pangan
belum maksimal. Sebagaimana diketahui, persoalan pangan saat ini
dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Kementerian Pertanian,
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Urusan Logistik
(Bulog).

Selain itu, juga terdapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang
berfungsi untuk mengkoordinasikan 16 (enam belas) Kementerian dan 2
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan diketuai langsung oleh
presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian dan ex-officio adalah
Kepala BKP.

“Presiden, saat ini belum berlaku sebagai Jenderal Pangan. Pimpinan
tertinggi negara yang seharusnya mampu menjadi ikon untuk mengatasi
permasalahan pangan, tidak mampu memerankan diri secara optimal.
Sehingga sampai saat ini, permasalahan pangan masih sangat rentan
terutama terjadi gangguan alam maupun serangan impor dari luar negeri,”
tegas mantan inisiator Pansus Beras Plastik ini.

Dengan demikian, Doktor dari Universitas Negeri Makassar ini tegas
meminta kepada pemerintah agar menjalankan segera amanat UU untuk
membentuk Badan Pangan Nasional sebagai bagian dari komitmen mewujudkan
kedaulatan pangan.

“Pemerintah harus menunjukkan kekuatan komitmen untuk mewujudkan
kedaulatan pangan. Komitmen ini menjadi harapan agar dapat memberi
solusi untuk menyatukan semua tugas dan fungsi yang ada di
Kementerian/Lembaga. Sehingga, tumpang tindih tugas dan fungsi selama
ini dapat dihilangkan”, pungkasnya. (Wan)

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *