Home / Uncategorized / DPD Usulkan 15 RUU untuk Prolegnas 2016
Parlindungan

DPD Usulkan 15 RUU untuk Prolegnas 2016

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, DPD RI mengajukan 15 RUU. Semua RUU itu telah memenuhi semua persyaratan menjadi RUU prioritas.

“Untuk tahun 2016 kami memutuskan 15 RUU sebagai usul DPD untuk RUU Prioritas. Semuanya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi RUU Prioritas, yakni telah memenuhi naskah akademik dan draft RUU dan siap untuk dibahas,” kata Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba di Gedung DPD Jakarta, baru-baru ini.

Jumpa pers juga dihadiri Ketua PPUU DPD Muhammad Afnan Hadikusumo, Simare Mare (Komite III), Ajieb Padindang (Waka Komite III), Boediono dan Ana Latuconsina (Komite IV).

Lima belas RUU meliputi RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Juga RUU Ekonomi Kreatif, RUU Perkoperasian, RUU Bahasa dan Kesenian Daerah, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, RUU Perubahan Kedua atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ada juga RUU Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, RUU Jalan, RUU Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, RUU Pertanian, RUU Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan RUU tentang Pembentukan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain pembahasan atas ke-15 RUU tersebut, berdasarkan aspirasi politik yang berkembang di DPD terdapat pula tiga RUU yang juga didorong untuk menjadi RUU Prioritas tahun 2016. Pertama, RUU Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua, RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Ketiga, RUU tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Disamping RUU Prolegnas tersebut, ke-37 RUU yang telah disepakati bersama DPR, DPD dan pemerintah pada Februari 2015 untuk menjadi RUU Prioritas 2015, DPD RI mendapat mandat untuk mempersiapkan satu RUU yakni RUU tentang Wawasan Nusantara.

“RUU tentang Wawasan Nusantara yang merupakan kewajiban DPD telah selesai disusun dan disampaikan kepada DPR dan Presiden RI melalui Surat Nomor HM.310/5854/DPD RI/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Untuk itu, pelaksanaan pembahasan atas RUU tentang Wawasan Nusantara dapat segera dilaksanakan tahun 2015 ini,” kata Afnan Hadikusumo.

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *