Home / Uncategorized / Koordinasi Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Buruk
Almuzzammil Yusuf wakil ketua Komnisi II DPR FPKS

Koordinasi Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Buruk

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Koordinasi antardepartemen dan lembaga di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai buruk. Ini akibat kabinet kerja yang dipimpin Jokowi tidak kompak.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzamil Yusuf dalam diskusi terbatas, kemarin, meyakinkan penilaian publik tersebut. “Sejak era reformasi sampai saat ini, konflik terbuka di kalangan pemerintah paling terlihat pada masa Jokowi ini,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung itu mencontohkan konflik yang terlihat dalam kepemimpinan Jokowi-JK saat ini adalah “perang” argumen antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Selain itu, pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan proyek PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga menggambarkan kurang komunikasi dalam kabinet Jokowi.

“Pada saat Sudirman melaporkan kasus pencatutan nama ke MKD, ini didukung oleh JK yang merupakan Wapres. Namun, itu dikatakan tidak dapat izin dari Presiden Jokowi, ini masalah.”

Selain itu, ia juga menilai ada “keretakan” pada tingkat tertinggi “panggung” eksekutif, yakni antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Ada juga ketidakpercayaan Jokowi kepada JK. Saat ke luar negeri, Jokowi percayakan beberapa tugas penting kepada Luhut. Padahal dalam hierarki kenegaraan masih ada Wapres saat itu,” kata Muzzammil.

Menurut dia, sejumlah konflik yang jelas terlihat dalam Kabinet Kerja ini perlu diperbaiki pemerintah agar koordinasi antarpemimpin kementerian menjadi tidak terhambat.

“Presiden dalam kasus ini harus tegas, harus menyatukan para menterinya, agar masing-masing dapat merampungkan tugas sesuai instansinya,” paparnya.

Namun, ia yakin sejumlah konflik tersebut masih dapat diatasi pemerintah yang memimpin Indonesia sejak 2014 itu. “Ini masih evaluasi setahun, saya yakin di tengah kerugian negara, penambahan pengangguran dan pekerja asing ke Indonesia, masyarakat masih memberikan ruang dan waktu buat pemerintah memperbaiki masalah ini,” demikian Al Muzzamil.

About admin

Check Also

PKS beraudiensi dengan sivitas Universitas Terbuka, ini yang dibahas

KABAR PARLEMEN.com , Jakarta  – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *