Home / Uncategorized / Novanto Diminta Bongkar Praktek Kecurangan Elite
Setya-Novanto

Novanto Diminta Bongkar Praktek Kecurangan Elite

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Budyatna mengapresiasi langkah mundur Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai sikap yang gentleman. Terlepas dari berbagai tuduhan terhadap dirinya itu terbukti benar atau tidak. Apalagi, belum pernah ada di Republik ini ada pejabat mau mundur dengan sukarela seperti Setya Novanto.

“Ke depan saya harap Setya Novanto mau membongkar praktek-praktek kecurangan yang dilakukan para pejabat karena tentunya dia mempunyai pengalaman dan pengetahun terkait permainan politik dan bisnis para elite selama ini,” tegas Budyatna pada wartawan di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Langkah tersebut kata Budyatna, juga salah satu bukti bahwa elite politik yang juga pengusaha yang sering memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan usahanya. “Jadi, saya harap kasus Setya Novanto ini diteruskan dan jangan dihentikan untuk membongkar segala praktek bisnis di balik kekuatan politik,” ujarnya.

Menurut Budyatna saat ini banyak pengusaha yang menjadi politisi baik di eksekutif maupun legislatif, sehingga tidak mungkin mereka tidak memanfaatkan posisin untuk mengeruk keuntungan. “Kalau mau fair para pejabat maupun elite yang seperti ini diwajibkan memilih untuk mundur dari jabatannya atau mundur total sebagai pengusaha dan perusahaannya dilarang mengikuti berbagai proyek pemerintahan.

Contohnya Wapres JK, Ketum NasDem Surya Paloh, dan lainnya tidak mungkin mereka tidak mencampurkan kekuasaannya dengan kepentingan bisnisnya. “Kalau mau fair, mereka ini harus memilih, mau tetap menjadi Wapres yang tujuannya hanya untuk mengabdi kepada rakyat sepenuhnya atau mau tetap menjadi pengusaha?” katanya mempertanyakan.

Mengapa? Kata Budyatna, tidak mungkin pengusaha yang penguasa itu bisa mengabdi kepada rakyat, melainkan akan terus mencari untung sebagai tujuan usahanya. “Jadi, kalau mereka fair, maka perusahaan-perusahaan mereka tidak boleh ikut main proyek pemerintah, karena akan pasti diuntungkan serta akan berpotensi KKN,” tambahnya.

Karena itu Budyatna mendesak aturan tersebut untuk segera diterapkan,agar ke depan tidak ada lagi para penguasa mencari rente. “Di era Orde Baru masih lebih baik, di mana penguasa atau pejabat berkolaborasi dengan pengusaha. Tapi, sekarang ini lebih parah karena penguasa merangkap pengusaha,” pungkasnya.

About admin

Check Also

Aboe Bakar Al HAbsyi Anggota Komisi III DPR RI FPKS

Kerusahan Lapas Jambi, Aboe Bakar desak tindak tegas pelakunya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kericuhan telah terjadi di Lapas Klas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *