Home / DPR / Paripurna Ditunda, Hidayat : Fraksi PKS tetap tolak revisi UU KPK
HidayatNurWahid

Paripurna Ditunda, Hidayat : Fraksi PKS tetap tolak revisi UU KPK

JAKARTA. KABARPARLEMEN.COM- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
menyesalkan pengunduran hingga dua kali Rapat Paripurna DPR RI yang
mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

Apalagi jika penundaan itu dilakukan hanya karena fraksi-fraksi besar
di DPR masih sibuk melakukan lobi untuk mengegolkan revisi UU KPK itu.

“Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak
di tempat publik mungkin bisa maklum. Tapi kalau digunakan untuk
lobi-lobi oleh fraksi besar di DPR untuk mengegolkan revisi itu, sangat
disayangkan,” kata Hidayat Nur Wahid, Kamis (18/2) di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta.

Menurut Hidayat, penundaan paripurna yang akan membahas revisi UU KPK
itu hanya akan membuat citra lembaga DPR makin terpuruk di mata publik.
Stigma bahwa DPR antipemberantasan korupsi akan makin kuat.

Terkait sikap PKS terhadapa revisi UU KPK, Hidayat menegaskan, PKS
menolak karena setelah mempelajarinya dengan seksama revisi itu bukan
untuk memperkuat KPK, tetapi sebaliknya untuk melemahkan.

“Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, Rabu (17/2) yang dipimpin
Ketua Majelis Syuro memutuskan PKS menolak revisi UU KPK itu. Keputusan
ini memperkuat sikap fraksi PKS yang dalam rapat sebelumnya juga menolak
revisi itu,” tegas Hidayat, yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

PKS, lanjut Hidayat, melihat masih ada ketidaksinkronan antara
Menkumham, KPK, dan Presiden terkait revisi UU KPK. Menkumham menganggap
revisi akan menguatkan. Sementara KPK menganggap melemahkan, karenanya
tidak mau terlibat dalam pembahasan. Dan Presiden menyatakan akan
membatalkan revisi jika melemahkan KPK.

Selama ketiga lembaga itu tidak sinkron, PKS tetap akan menolak
revisi UU KPK. “Berapa kali pun paripurna diundur sikap PKS tetap
menolak revisi UU KPK,” imbuh Hidayat.

Sikap ini menegaskan sikap PKS yang telah disampaikan pada Rapat
Paripurna terdahulu yang menolak Revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR.
Fraksi PKS ketika itu tegas menyatakan revisi UU KPK sebaiknya menjadi
inisiatif pemerintah agar lembaga DPR tidak selalu menerima stigma
negatif.

Hidayat mengungkapkan, PKS mendukung langkah-langkah pemberantasan
korupsi yang dilakukan pimpinan KPK yang baru, termasuk langkah
melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat.
“Selama tindakan OTT itu dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan
aturan perundangan yang berlaku, kita mendukung. Yang penting tidak
ditunggangi kepentingan politik dan tebang pilih dalam penegakan hukum,”
terang Hidayat.

Hidayat berpandangan, KPK harus makin diperkuat dengan hukum yang
kuat agar dapat menangani kasus-kasus besar, yang selama ini menjadi
perhatian masyarakat, yakni kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan
triliunan rupiah.

“Pimpinan KPK yang baru perlu diberi vitamin agar kuat sehingga bisa
menangani kasus-kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan.
Bukan malah dilemahkan,” pungkas Hidayat. (Wan)

About admin

Check Also

Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima pemberian Gelar Adat Pangeran Kerta Jaya Alam Nata dari warga Lubuklinggau Sumatera Selatan.

Zulkifli Hasan digelari Pangeran Pengemban Amanat

KABAR PARLEMEN.com – Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima pemberian Gelar Adat Pangeran Kerta Jaya Alam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *