Home / DPR / Anggota Komisi III dorong pembentukan Kaukus Parlemen untuk Rohinnya
Nasir-Djamil-menerima-President-Burmese-Rohingya-Organisation-UK-1

Anggota Komisi III dorong pembentukan Kaukus Parlemen untuk Rohinnya

Nasir Djamil menerima President Burmese Rohingya Organisation UK
(BROUK) Maung Tun Khin dan Fortify Right Organisastion di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (24/2).

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil
dari dapil Aceh menyarankan perlunya dibentuk Kaukus Parlemen untuk
Rohingya.

Mengingat, masih ada 11.941 pengungsi muslim dari Rohingya, yang masih menunggu kepastian hidupnya dari Pemerintah Myanmar.

“Isu terkait pengungsi muslim Rohingya kini seolah menguap dari permukaan, padahal sekitar 11.941 orang pengungsi muslim Rohingya di
Indonesia masih menunggu kepastian nasib hidupnya,” Legislator PKS dalam menerima kunjungan dari Presiden.

Di sisi lain, Nasir sangat mengapresiasi langkah Pemprov Aceh dalam upaya pemulihan hak warga muslim Rohingya.

“Hal ini menyusul adanya tempat penampungan sementara yang disediakan
Pemerintah Aceh di tiga tempat, yakni di Aceh Utara, Aceh Timur dan
Langsa,” jelas Nasir yang sering melakukan kunjungan ke sejumlah tempat
pengungsian Rohingya ini.

Sayangnya, Nasir melihat Pemerintah Myanmar masih lambat dalam melakukan respon atas tragedi kemanusiaan ini.

“Oleh karena itu, sebagai bentuk keprihatinan, desakan terhadap dunia
internasional dan kecaman terhadap tindakan Pemerintah Myanmar, perlu
dibentuk Kaukus Parlemen Rohingya tersebut, “jelas Sekretaris Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Fraksi PKS DPR RI ini.

Kaukus Parlemen ini, menurut Nasir akan bertindak seperti Kaukus
Parlemen untuk Palestina di tahun 2006 dalam merespon isu-isu
internasional antar kedua negara. Sehingga, Nasir berharap pembentukan
Kaukus Parlemen untuk Rohingya bisa menjadi jembatan dalam mewujudkan
langkah-langkah bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Myanmar
yang telah dan akan dilakukan ke depan.

“Keberadaan kaukus parlemen nantinya tentunya akan mempertanyakan
langkah yang sudah dilakukan AICHR selama ini dalam mendesak pemerintah
Myanmar selaku bagian dari ASEAN dalam melindungi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar warga anggota ASEAN” tandasnya (KP)

About admin

Check Also

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan Tema "Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana? "

PKS Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Menutup Masa Sidang DPR dan Akhir Tahun 2017, Fraksi PKS DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *