Home / DPR / DPR soroti ketidaksiapan Bulog menyerap Beras Petani
Pekerja memikul beras hasil pengadaan Bulog Divre Sulteng dari luar daerah di Gudang Tondo Palu, Sulawesi Tengah. Foto : ANTARA /Basri Marzuki/Koz/mes/14.
Pekerja memikul beras hasil pengadaan Bulog Divre Sulteng dari luar daerah di Gudang Tondo Palu, Sulawesi Tengah. Foto : ANTARA /Basri Marzuki/Koz/mes/14.

DPR soroti ketidaksiapan Bulog menyerap Beras Petani

Pekerja memikul beras hasil pengadaan Bulog Divre Sulteng dari luar daerah di Gudang Tondo Palu, Sulawesi Tengah. Foto : ANTARA /Basri Marzuki/Koz/mes/14.
Pekerja memikul beras hasil pengadaan Bulog Divre Sulteng dari luar daerah di Gudang Tondo Palu, Sulawesi Tengah. Foto : ANTARA /Basri Marzuki.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Anggota Komisi Bidang Pangan DPR RI Rofi Munawar menilai temuan Presiden Jokowi terkait ketidaksiapan Bulog dalam menyerap beras dari petani, sesungguhnya bukan hal yang baru.

Sebab, jika Bulog serius melakukan hal itu tentu harga beras tidak akan fluktuatif dan tidak perlu melakukan impor.

“Beragam rapat kabinet, keluhan kepala daerah, hingga wacana restrukturisasi kewenangan Bulog sudah sering dibahas. Namun kinerjanya, masih saja jauh dari harapan,” jelas Rofi di Jakarta, dalam menanggapi sidak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (11/3)

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV dari Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah, serapan beras dari petani tidak akan pernah maksimal sepanjang mekanisme kinerja Bulog masih konservatif, birokratis dan berjenjang.

“Hal itu terbukti dari minimnya serapan Bulog sepanjang tahun 2015 yang hanya mencapai 70 persen, di saat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sudah direvisi,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Menurut Rofi, Bulog kesulitan menyerap beras dari petani karena beberapa hal. Di antaranya, diberlakukannya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar satu persen dari harga jual komoditas beras, menurunnya mitra bisnis, disparitas harga, hingga tidak maksimalnya fungsi gudang.

“Bahkan ironisnya, Bulog lebih agresif melakukan importasi beras untuk penyediaan,“ tutur Rofi.

Diketahui, dalam sidak tersebut, Presiden Jokowi meninjau sejumlah gudang pengolahan gabah untuk dikeringkan. Presiden Jokowi menilai Bulog tidak bisa menyerap hasil gabah tersebut dengan baik di tengah produksi petani yang panen dan anggaran yang cukup. (KP)

Check Also

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan Tema "Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana? "

PKS Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Menutup Masa Sidang DPR dan Akhir Tahun 2017, Fraksi PKS DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *