Home / DPR / DPR minta Pemerintah tegas soal Transportasi Berbasis Aplikasi
Pengemudi gojek. Foto :.go-jek.com
Pengemudi gojek. Foto :.go-jek.com

DPR minta Pemerintah tegas soal Transportasi Berbasis Aplikasi

Pengemudi gojek. Foto :.go-jek.com
Pengemudi gojek. Foto :.go-jek.com

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Komisi V DPR RI mendesak pemerintah segera menentukan sikap terkait transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/3) menyusul aksi mogok yang dilakukan 2000 sopir angkutan umum yang menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi.

“Ketegasan pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini. Jika ingin melegalkan transportasi berbasis aplikasi, segera terbitkan aturannya agar tidak melanggar UU LLAJ,” kata Yudi.

Legislator PKS dari Dapil Jawa Barat IV ini menilai selama belum ada aturan yang mengaturnya, keberadaan trasnportasi berbasis aplikasi akan terus menuai protes karena memang melanggar UU dan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat.

“Transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grabcar jelas-jelas melanggar sejumlah pasal dalam UU LLAJ seperti pasal 173, 183, 189 dan 237. Namun, transportasi berbasis aplikasi ini cukup membantu masyarakat yang membutuhkan transportasi murah dan nyaman,” kata Yudi.

Keberadaan transportasi berbasis aplikasi menekan kendaraan-kendaraan umum yang tidak berbasis aplikasi. Keberadaan transportasi dengan aplikasi online ini membuat pendapatan para sopir angkutan menurun.

Uber dan GrabCar melanggar Pasal 173 UU LLAJ tentang perizinan angkutan umum karena tidak memiliki izin dan beroperasi dengan plat hitam. Selain permasalahan izin, transportasi berbasis aplikasi ini juga melanggar pasal 183 dan 189 UU LLAJ karena penetapan tarif tidak melalui mekanisme pasal 183 yaitu tidak melalaui persetujuan pemerintah dan standar pelayanan minimum (SPM) yang beragam. (KP).

About admin

Check Also

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini membuka  Seminar Internasional Tentang Politik Islam Dunia di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten ,   Selasa (21/11).

Ketua FPKS bicara Politik Islam Dunia di UIN SMH Banten

KABAR PARLEMEN.com, Serang – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, didaulat untuk menjadi Keynote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *