Home / DPR / DPR dorong percepatan pembangunan Infrastruktur di Papua
Kondisi jalan menuju Distrik Merdey, Teluk Bintuni, Papua Barat yang rusak parah. Foto : Cahayapapua.com
Kondisi jalan menuju Distrik Merdey, Teluk Bintuni, Papua Barat yang rusak parah. Foto : Cahayapapua.com

DPR dorong percepatan pembangunan Infrastruktur di Papua

Kondisi jalan menuju Distrik Merdey, Teluk Bintuni, Papua Barat yang rusak parah. Foto : Cahayapapua.com
Kondisi jalan menuju Distrik Merdey, Teluk Bintuni, Papua Barat yang rusak parah. Foto : Cahayapapua.com

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pemerintah diminta mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua Barat.

“Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian dampak dari konektivitas dan minimnya infrastruktur yang selama ini memicu disparitas harga-harga barang konsumsi dan non konsumsi dapat diminimalisir,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir usai melakukan Kunjungan Kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, belum lama ini.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan jalan, karena saat ini tujuan pembangunan jalan adalah untuk percepatan pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah, sehingga dengan begitu dapat mendekatkan sentra-sentra produksi dengan kawasan industri yang berpola hilirisasi seperti yang sedang dikembangkan di Teluk Bintuni saat ini.

Politisi dari Fraksi PAN ini juga menilai bahwa jalan penghubung di Papua Barat masih belum memadai dan belum layak, sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. “Prasarana jalan yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten dan antar Ibukota Kabupaten belum memadai. Hal ini dikarenakan letak geografis kota-kota/desa-desa yang berkembang berada di pesisir laut yang dikelilingi oleh hutan-hutan, rawa-rawa, sungai-sungai serta pegunungan yang sulit ditembus oleh kendaraan bermotor biasa,” jelasnya.

Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I ini juga menyebutkan bahwa infrastruktur di Papua Barat ini sangat kecil sekali dan faktor ini yang menghambat pembangunan. “Orang mau investasi takut, orang mau membuka kawasan tidak ada listrik dan tidak ada jalan,”tambah politisi PAN ini seperti dilansir laman resmi DPR RI.

Padahal sebagaimana diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp 10 Triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua, dari jumlah itu sebesar Rp 6 Triliun dialokasikan untuk Provinsi Papua dan Rp 4 Triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Sementara, dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 955 Miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 759 Miliar diperuntukkan untuk pembangunan jalan.

Tidak hanya jalan, pembangunan sarana dan prasarana lain yang akan memberikan multiplier efek pada perekonomian Papua Barat juga perlu digiatkan. “Untuk itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kementerian terkait, Pemda, BUMN dan pihak Swasta,” pungkasnya.(iw/dpr)

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *