Home / DPR / Kontroversi Pembangunan Gedung Perpustakaan DPR
Perpustakaan DPR RI. FOTO: Aktual/Junaidi Mahbub.
Perpustakaan DPR RI. FOTO: Aktual/Junaidi Mahbub.

Kontroversi Pembangunan Gedung Perpustakaan DPR

Perpustakaan DPR RI. FOTO: Aktual/Junaidi Mahbub.
Perpustakaan DPR RI. FOTO: Aktual/Junaidi Mahbub.

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Dalam silaturahmi dengan puluhan wartawan di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu, Ketua DPR RI Ade Komarudin bertekad bulat untuk melanjutkan pembangunan Gedung Perpustakaan DPR. Akom –demikian politisi senior Golkar kelahiran Purwakarta ini bahkan siap untuk  ‘dianiaya’ di media sosial.

Untuk menjawab kekhawatiran sejumlah kalangan proyek Perpustakaan DPR menjadi bancakan, dia siap untuk mengundang KPK dan BPK untuk mengawasi dan memelototinya sejak perencanaan hingga pembangunan rampung.

Ada kesan dari pernyataan Akom, anggota DPR yang menolak pembangunan Gedung Perpustakaan DPR itu lantaran pencintran karena takut tidak terpilih kembali pada pemilu berikutnya dan takut di-bully di media sosial. “Kalau saya jalan terus karena periode berikutnya saja tidak menjadi anggota DPR lagi,” ujarnya.

Berikut pendapat anggota DPR dan juga kelompok LSM soal pembangunan Gedung Perpustakaan DPR:

Edhi Prabowo, Partai Gerindra

Menurut saya pembangunan perpustakaan tersebut tak tepat.Melihat situasi ekonomi sekarang dalam situasi yang sulit dimana petani karet menjerit, harga-harga dalam titik rendah, harga satu kilogram karet tidak lebih mahal dari satu kilogram beras. Ini memprihatinkan.

Bagi saya lebih bijak bila DPR menunda dulu pembangunan perpustakaan hingga ada perbaikan perekonomian nasional. Terlebih dana pembangunannya diambil dari pagu anggaran gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi senilai Rp 570 miliar.

Saya juga meminta Ketua DPR RI Ade Komaruddin, mengklarifikasi pernyataannya bahwa pembangunan perpustakaan untuk meluruskan anggota dewan dan wartawan yang berpikiran ‘sesat”. Ini harus kita luruskan dulu supaya tidak diplesetkan dan diplintir. Karena kita dipilih oleh rakyat Indonesia dengan susah payah. Jangan sampai di sini kita luntur dengan komentar ketua DPR.

Lucius Karus, Formappi

Telah terjadi ketidakjelasan ketika pembangunan perpustakaan menjadi bagian dari pembangunan gedung baru DPR.Padahal dalam rancangan awal Tim Implementasi Reformasi DPR, perpustakaan merupakan proyek sendiri yang terpisah dari bangunan gedung baru DPR.

Penting untuk memastikan apakah proyek perpustakaan ini yang dianggarkan dalam APBN 2016 atau pembangunan perpustakaan ini mengambil jatah anggaran untuk proyek gedung baru? Dengan munculnya rencana beragam dari DPR memanfaatkan anggaran Rp 570 miliar, maka mutlak bagi DPR untuk membuka rancangan design kompleks DPR yang disiapkan.

Selain masalah anggaran, urgensi pembangunan perpustakaan juga patut dipertanyakan. Rencana pembangunan perpustakaan tak bisa didukung argumentasi yang jelas.

Lucu bahwa yang tersirat pertama kali adalah kebanggaan semu jika DPR mempunyai perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Kebutuhan perpustakaan tentu akan didukung jika perpustakaan yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung anggota DPR yang datang membaca.

Saya juga akan didukung jika perpustakaan sudah menjadi rujukan atau referensi bagi DPR dalam menambah wawasan. Yang terjadi saat ini, DPR jarang sekali mendatangi perpustakaan.

Bukan karena perpustakaannya tak memadai, tetapi karena mental malas membaca anggota DPR. Ini kesannya hanya gagah-gagahan penampilan fisik semata. Apa coba relevansinya keberadaan perpustakaan dengan membanggakan ukurannya? Jadi ini mencari-cari alasan saja untuk menghabiskan anggaran yang sudah ada. Siapa tahu perpustakaan dibangun, pundi-pundi segelintir anggota juga ikut penuh?

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR

Pembangunan perpustakaan DPR telah masuk dalam rencana besar yang telah disetujui dalam rapat paripurna. Parlemen di seluruh dunia memiliki sejumlah fasilitas penunjang anggota dewan. Bukan program ambisius. Apalagi usulan pembangunan perpustakaan itu didukung sejumlah cendekiawan.

Tidak harus seperti perpustakaan kongres AS. Jangan juga lebih kecil dari perpustakan Singapura dong. Kondisi perpustakaan yang ada saat ini di DPR sudah tidak memadai.

Yenny Sucipto, Sekjen Fitra

Fitra menilai pembuatan perpustakaan DPR tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga proyek perpustakaan ini harus ditinjau kembali agar tidak menyalahi aturan. Anggaran sebesar Rp 570 miliar tidak terdapat dalam alokasi APBN 2016. Sehingga sangat rawan dijadikan bancakan oleh elite-elite tertentu. Yang ada dalam alokasi APBN hanya Pembangunan Gedung DPR sebesar Rp 700 miliar. Sayangnya diduga angka tersebut diubah-ubah sesuka hati oleh DPR untuk proyek yang berubah ubah namanya.

Inkonsisten penggunaan anggaran Rp 700 miliar tersebut tadinya direncanakan untuk gedung PDR. Namun yang terjadi malah digunakan untuk Perpustakaan DPR dengan nominal anggaran yang sangat besar. Rencana pembuatan perpustakaan DPR tidak menjadi prioritas, karena sebenarnya DPR sudah memiliki perpustakaan, bahkan jarang dipakai.

Pembuatan perpustakaan DPR memiliki potensi mark up yang tinggi. Tak hanya itu, budaya baca di DPR juga masih rendah, terutama dalam legislasi. Membuat perpustakaan adalah sebuah kemubajiran.Rencana pembangunan perpustakaan harus ditinjau kembali. Dalam perencanaan DPR tidak transparan dan tidak akuntabel.

Jika DPR ingin membuat perpustakaan terbesar, DPR harus melihat Perpustakaan Nasional contohnya di Matraman atau Medan Merdeka. Jika memang ingin membuat perpustakaan terbesar maka lebih baik anggaran tersebut diarahkan untuk Perpustakaan Nasional.

Mahyudin, Wakil Ketua MPR RI

Indonesia penting juga dilihat oleh orang luar dan harus ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Di luar negeri, kompleks parlemen dilengkapi dengan perpustakaan yang bagus.

Dengan pembangunan gedung perpustakaan DPR, paling tidak Indonesia juga tidak kalah dengan parlemen negara lain. Yang penting penggunaan dana pembangunan gedung perpustakaan DPR harus efisien. Tidak terkesan jor-joran.

Parlemen Indonesia  memerlukan perpustakaan. Saya kira ide pembagunan gedung perpustakaan itu bagus. Kalau saya mendukung saja. Bukan bicara boleh atau tidak, tapi pembangunan gedung perpustakaan perlu didukung. Kalau dananya belum siap tidak perlu tahun ini, bisa tahun depan sesuai dengan kesiapan dana. Jadi tidak perlu memaksakan.Pembangunan gedung perpustakaan DPR itu tidak perlu dibatalkan melainkan disesuaikan dengan kesiapan anggaran.

Kalau anggaran sedang defisit bisa ditunda. Dan, jangan mengambil pos-pos anggaran lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Prioritas adalah pembangunan untuk rakyat banyak. (Yayat R.Cipasang)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *