Home / DPD / Kisruh DPD, Irman Gusman dan Farouk Mumammad melawan
Anggota DPD dari Maluku Utara, Basri Salama, diamankan petugas saat hendak maju ke meja pimpinan sidang paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melaporkan hasil masa reses dan pembukaan masa sidang IV Tahun 2014-2019 berlangsung ricuh. Saat Ketua DPD Irman Gusman membuka sidang baru sekitar 5 menit, anggota DPD menghujani Irman dengan melakukan interupsi. Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPD menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPD. FOTO:Hendra Eka/Jawa Pos.

Kisruh DPD, Irman Gusman dan Farouk Mumammad melawan

Anggota DPD dari Maluku Utara, Basri Salama, diamankan petugas saat hendak maju ke meja pimpinan sidang paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melaporkan hasil masa reses dan pembukaan masa sidang IV Tahun 2014-2019 berlangsung ricuh. Saat Ketua DPD Irman Gusman membuka sidang baru sekitar 5 menit, anggota DPD menghujani Irman dengan melakukan interupsi. Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPD menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPD. FOTO:Hendra Eka/Jawa Pos.
Anggota DPD dari Maluku Utara, Basri Salama, diamankan petugas saat hendak maju ke meja pimpinan sidang paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melaporkan hasil masa reses dan pembukaan masa sidang IV Tahun 2014-2019 berlangsung ricuh. FOTO:Hendra Eka/Jawa Pos.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Pada paripurna DPD RI pada Selasa (12/4/2016) lalu, anggota DPD mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad.
Namun kedua pimpinan DPD tersebut siap melawan karena keinginan tersebut bertentangan dengan Tatib dan UUD MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD)  yang sejak dilantik Mahkamah Agung harus dijabat selama 5 tahun, dan bukannya dua setengah tahun.
“Pansus setelah bekerja selama 9 bulan pada tahun 2015 selain 4 tugas (legislasi, pembagian mitra kerja, penganggaran dan pengawasan), juga menghasilkan 2 opsi: A dan B. Tapi, setelah dipelajari opsi itu berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Irman pada wartawan di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (13/4/2016). Irman Gusman didampingi Farouk Muhammad, dan Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto.
Rapat paripurna DPD memutuskan opsi B yang berisi DIM (daftar inventarisasi masalah) Tatib. Namun belum diteken oleh pimpinan DPD karena berpotensi melanggar UU. Karena itu, kata Irman, pihaknya menyampaikan itu kepada Badan Kehormatan (BK) DPD RI untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan atas Tatib yang bermasalah tersebut.
Sebab dari kajian pakar hukum tata negara pun, kata Irman, Tatib itu bertentangan dengan UU dan bermasalah (non executable). Juga bertentangan dengan sumpah jabatan sebagaimana di hadapan Mahkamah Agung (MA) pada 2 Oktober 2014.
Berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan,” MA dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.”
Permohonan itu menurut Irman Gusman juga sejalan dengan masukan anggota DPD pada paripurna15 Januari 2016.
“Tapi, BK DPD tetap meminta pimpinan DPD meneken Tatib sesuai dengan keputusan sidang paripurna dan membentuk Pansus Tatib untuk merumuskan ketentuan peralihan mengenai masa berlaku jabatan pimpinan alat kelengkapan DPD sebagaimana diputuskan dalam paripurna 15 Januari 2015 tersebut,” papar Irman.
Pimpinan DPD, kata Irman, menghormati hasil kerja Pansus Tatib dan Tatib itu berlaku setelah selesainya pengkajian dan penyempurnaan yang dilakukan Pansus sendiri.  “Jadi, hasil Pansus Tatib itu bisa berlaku untuk tahun 2019,” jelas anggota DPD asal Sumatera Barat itu.
Namun demikian, kata Irman, kasus ini sebagai proses untuk kedewasaan DPD dan merupakan dinamika yang baik untuk melakukan konsolidasi setelah 12 tahun bekerja. “Peristiwa ini sebagai dinamika politik yang baik untuk kedewasaan dan konsolidasi DPD sendiri,” pungkasnya.
Sementara Farouk menegaskan pihaknya akan menjunjung tinggi supremasi hukum bukan supremasi politik. Karena itu dia tidak akan mentolerir cara-cara apalagi dilakukan secara sistimatis dan terencana. “Saya akan tolak segala bentuk upaya untuk menjatuhkan pimpinan DPD karena bertentangan dengan hukum dan konstitusi,” katanya.
Keputusan politik yang bertentangan dengan hukum khususnya tentang pergantian pimpinan DPD selama 2 tahun 6 bulan jelas tidak bisa ditolerir. “Saya siap diberhentikan besok (Kamis, red), jika keputusan politik itu tidak bertentangan dengan UU dan konstitusi. Padahal, selama ini kita ingin musyawarah tapi pintunya selalu ditutup. Saya menyesal dengan kasus ini, tapi semoga akan menjadikan DPD lebih baik lagi,” pungkasnya. (Yayat R.Cipasang/KP)

About admin

Check Also

Novita: Tinjauan kesiapan Kabupaten Cilacap dalam mitigasi bencana

KABAR PARLEMEN.com, Cilacap -Kabupaten cilacap merupakan daerah rawan bencana dengan menduduki peringkat ke 3 se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *