Home / DPR / Komisi III pertanyakan Ketua DPR paksakan RUU Tax Amnesty
Ilustrasi  Tax Amnesty.  #Kontan
Ilustrasi Tax Amnesty. #Kontan

Komisi III pertanyakan Ketua DPR paksakan RUU Tax Amnesty

Ilustrasi  Tax Amnesty.  #Kontan
Ilustrasi Tax Amnesty. #Kontan

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa pertanyakan,  sikap Ketua DPR, Ade Komarudin yang terkesan sangat memaksakan kehendaknya untuk menggoalkan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

Dia meminta anggota DPR untuk mewaspadai hal ini dan mendalami siapa yang paling diuntungkan kalau RUU ini disahkan DPR menjadi UU.

” Semua dilakukan seperti maunya ketua DPR saja. Ini kesannya ketua DPR seperti memaksakan kehendaknya. Kita perlu mencurigaai juga ada apa antara ketua DPR dan pemerintah?Perlu juga didalami siapa yang paling diuntungkan jika RUU Tax Amnesty ini jadi diloloskan,” ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/4).

Beberapa langkah Ade Komarudin sebagai ketua DPR dinilainya juga aneh, karena usulan  RUU tersebut dipaksakan masuk prolegnas 2016 dan diputuskan oleh dirinya , dengan tidak melalui pansus tapi langsung ke komisi 11.

” Ketika diumumkan dalam sidang paripurna oleh ketua DPR bahwa RUU ini langsung dibahas di komisi tanpa melalui pansus, banyak anggota DPR yang mempertanyakan langkah ini,” jelasnya.

Langkah Ketua DPR seperti itu, kata Desmond, jelas terkesan memaksakan kehendaknya. Karena Ketua DPR tidak bisa memaksakan kehendaknya pada anggota maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk mengikuti keinginannya.

”Ketua itu kan Cuma pimpinan sidang. Sama juga seperti saya menjadi wakil ketua komisi III, saya Cuma pimpinan sidang dan saya tidak bisa menentukan dan mengambil keputusan untuk komisi 3.Jadi aneh kalau dia paksakan,” tegasnya.

Desmon juga  mengingatkan untuk mewaspadai dalam persoalan ini, agar tidak  sampai ada deal-deal untuk ini.

”Kita waspadai agar jangan ada deal-deal,” ujar Politisi Gerindra ini lagi.

Baginya, sangat aneh jika ketua DPR dan pemerintah ingin menggoalkan RUU tersebut, padahal  tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak. RUU ini juga, tambah Desmond,  jika diloloskan sangat tidak adil untuk para wajib pajak yang patuh membayar pajaknya.

“Gimana mau adil kalau yang menggelapkan pajak yang rata-rata adalah orang sangat kaya itu diberi pengampunan pajak, sementara wajib pajak yang patuh tidak mendapatkan apa-apa. Kalau penggelap pajak mendapatkan pengampunan, maka seharusnya wajib pajak yang patuh mendapat pemotongan atau restitusi pajak. Jadi harus dilihat RUU ini menguntungkan siapa?rakyat atau pengusaha yang segelintir itu saja?Kalau Cuma pengusaha yang diuntungkan ini jelas akal-akalan,” tandasnya.(Jay)

About admin

Check Also

Bukber 8

Politisi PDIP Ajak Aktivis Mahasiswa Terus Bela Pancasila

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta -Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum DPP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *