Home / DPR / Reklamasi Teluk Jakarta untuk Siapa?
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara, Jakarta. Foto : www.halloapakabar.com
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara, Jakarta. Foto : www.halloapakabar.com

Reklamasi Teluk Jakarta untuk Siapa?

Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara, Jakarta. Foto : www.halloapakabar.com
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara, Jakarta. Foto : www.halloapakabar.com

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM-Mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta terus menuai sorotan dari berbagai elemen, tak terkecuali anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono.

Politikus partai Gerindra ini bahkan mempertanyakan, Reklamasi itu untuk kepentingan siapa?

Menurut dia, proyek reklamasi yang ideal, sebaiknya hanya untuk membangun fasilitas publik berupa pelabuhan dan bandara. Reklamasi yang dilakukan untuk membangun kawasan privat komersil, hanya merusak ekosistem pantai dan habitat mangrove.

“Sudah pasti saya tidak setuju reklamasi diteruskan, karena merusak lingkungan dan habitat ikan yang sudah dibuat oleh nelayan,” terangnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Pemerintah Provinsi kata dia, harusnya memelihara kawasan pantainya dari kerusakan lingkungan. Jika ingin mereklamasi, mestinya berjarak 3 kilometer dari bibir pantai.

“Reklamasi yang ada sekarang jaraknya 200 hingga 500 meter saja dari bibir pantai. Itu keterlaluan, karena menghancurkan ekosistem laut termasuk mangrove. Dari sisi Amdal juga jelas menyalahi,” tegasnya.

Menurut dia, proyek reklamasi harusnya diperuntukkan bagi kawasan industri terpadu. Jadi, dalam satu kawasan selain ada pusat industri, juga terkoneksi dengan pelabuhan dan bandara.

“Kalau membangun kawasan industri terpadu, kepadatan lalu lintas logistik ke kawasan industri menurun. Produk barang kita pun bisa bersaing, karena ongkos logistiknya murah dan cepat. Selama ini, logistik dari pelabuhan harus dikirim ke Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Padahal, ongkos logistik di darat sangat mahal. Semakin panjang akses logistik, semakin tidak aman dan mahal,” bebernya.

Ia pun mencontohkan, Osaka, Jepang dan Shanghai, Tiongkok, pelabuhannya terintegrasi dengan kawasan industri. Jaraknya pun 3 kilometer dari pantai. Bahkan, di Hongkong jaraknya 8 kilometer. “Inilah yang paling ideal dan bijak dari proyek reklamasi yang dilakukan,” tandasnya.

Di beberapa negara di dunia, kawasan industrinya dibangun di pinggir pantai. “Saran saya, kembalikan saja proyek reklamasi ke fungsi publik. Reklamasi ini bagus kalau memang peruntukkannya bagus. Sepanjang benar cara mereklamasinya dengan tidak merusak habitat dan tidak dipakai untuk kebutuhan privat,” jelasnya.

Bambang menyarankan, jika Gubernur DKI ingin membangun kawasan hunian, sebaiknya ke selatan, barat, atau timur Jakarta yang lahannya masih luas. Sangat tidak bijak menurut Bambang, bila membangun kawasan hunian dengan mereklamasi pantai utara Jakarta.

“Apa yang dilakukan Ahok dengan mereklamasi pantai utara Jakarta adalah tindakan bodoh, karena akan memperparah titik kemacetan ke arah utara Jakarta,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan reklamasi 17 pulau di pesisir Teluk Jakarta tetap dilanjutkan.

“Reklamasi semua lanjut,” kata Ahok usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4).

Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) khusus membahas tentang Reklamasi Pesisir Pantai Jakarta. Hadir pula, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, dan Gubernur Banten Rano Karno.

Ahok mendukung keputusan pemerintah yang membatasi peran swasta. “Jadi, Bapak Presiden katakan kenapa bisa begitu kacau selama ini, itu karena swasta yang banyak men-drive. Seharusnya pemerintah yang membuat kerangka yang jelas,” katanya.

Ahok mengatakan, moratorium yang diterapkan selama enam bulan itu bertujuan untuk menyatukan silang pendapat yang berkembang saat ini.

“Moratorium selama enam bulan untuk membereskan pemahaman-pemahaman yang bertabrakan. Tadi disebutkan akan direvisi Keppres untuk menyesuaikan dengan Undang Undang yang baru,” ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi telah memutuskan untuk melanjutkan program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) yang dikenal dengan Garuda Project. Reklamasi 17 pulau di pesisir Teluk Jakarta, jelas Pramono, akan diintegrasikan ke dalam Garuda Project.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi menekankan bahwa proyek itu harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan serta menjawab persoalan lingkungan, khususnya menyangkut kehidupan biota laut dan mangrove di Teluk Jakarta.

“Selain, masalah lingkungan, tidak boleh ada pelanggaran kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Presiden meminta dilakukan sinkronisasi di semua K/L, Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria. Tidak boleh ada persoalan hukum di kemudian hari,” katanya. (KP)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *