Home / DPR / Politisi Gerindra : Soal Haji, Menteri Agama Layak Dievaluasi

Politisi Gerindra : Soal Haji, Menteri Agama Layak Dievaluasi

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin. Foto : Ist.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin. Foto : Ist.

Penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun selalu bermasalah. Evaluasi tiap tahun selalu dilakukan dan masalahnya kerap ditemukan. Tapi tetap saja masalah bermunculan. Tapi rupanya DPR khususnya Komisi VIII melihat ada yang fundamental sehingga masalah ini tidak kunjung tuntas. Solusinya melalui legislasi dengan isu utamanya memisahkan regulator, operator dan pengawasan.

Untuk mencermati isu mutakhir tentang legislasi ini jurnalis Kabarparlemen.com (Yayat.R.Cipasang) mewawancara anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra H. Anda, SE, MM.

Dalam wawancara juga berkembang tentang perlunya evalusi terhadap kinerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dianggap pintar tapi diragukan dalam menjalankan amanat undang-undang.

Ada kesan Panja BPIH (Badan  Penyelenggara Ibadah Haji) tidak konsisten. Awalnya tidak akan melanjutkan pembahasan tapi nyatanya pembahasan biaya haji 2016 sudah diketok. Tanggapan Anda?

Tidak sesederhana itu. Memang awalnya anggota Komisi VIII kaget dengan pembengkakan komponen biaya haji 2015 yang mencapai Rp 1,1 miliar. Ini sangat jauh dari yang kita sepakati sebelumnya. Kemenag sudah memberikan laporan tetapi kami tidak puas dan minta untuk menjelaskan secara rinci. Tapi sampai reses sekarang belum juga memberikan laporan itu.

Komisi VIII tidak bisa egois. Kami melihat kepentingan masyarakat yang lebih jauh. Daripada menunggu pemerintah memberikan laporan yang kapan waktunya, sementara kalau angggaran biaya haji 2016 tidak segera dibahas nanti malah menggangggu proses dan tahapan penyelenggaraan haji tahun ini.

Karena itulah Komisi VIII terus menggeber RUU Badan Ibadah Haji dan Umrah (BIHU) yang akan melengkapi UU Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang sudah disahkan tahun 2014?

Itu di antaranya. Kita ingin terus ada perbaikan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Kita lihat Malaysia. Mereka itu sangat tertib dalam penyelengggaraan ibadah hajinya karena pemerintahnya fokus. Mereka tiga bulan setelah ibadah haji laporannya sudah bisa diterima masyarakat. Mereka itu profesional dan transparan. Masa kita nggak bisa?

DPR menginisiasi RUU BIHU sementara amanat undang-undang yang sudah disahkan saja tidak kunjung dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Apa sebenarnya yang terjadi?

Tujuan pembentukan UU Badan Pengelolaan Keuangan Haji itu sangat mulia. Badan ini khusus menangani dan mengelola keuangan haji atau dana abadi umat. Duit itu punya jamaah haji. Tujuan akhirnya agar dana sebesar itu dikelola secara profesional dan transparan. Harusnya UU itu setelah disahkan pada 2014, pada Oktober 2015 badan itu sudah terbentuk. Nyatanya sampai sekarang gak pernah terwujud.

Apa sebenarnya isu utama dalam RUU BIHU ini?

Tentu yang utama dalam RUU ini ada pemisahan tegas antara regulator, operator dan pengawasan. Tidak seperti sekarang ini yang tiga fungsi itu numpuk dalam satu lembaga. Diharapkan dengan ada pemisahan ini bila terjadi permasalahan gampang menyelesaikannya dan jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau seperti sekarang jangan berharap semua itu akan terjadi. Buktinya setiap penyelenggaraan haji kasus serupa terus terulang mulai dari pemondokan, katering transportasi dan masalah petugas haji.

Dalam RUU ini kita masukan lembaga pengawasan yang disebut Majelis Amanah Haji (MAH). Namun ada usulan dan masukan yang bagus karena masalah itu tidak hanya dalam haji tetapi juga dalam umrah maka menjadi Majelis Amanah Haji dan Umrah (MAHU).

Dengan RUU ini saya harapkan nantinya bila disahkan, Kemenag fokus dan sunggguh-sungguh bekerja sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan ibadah haji ini. Jangan sampai nasib UU BIHU nantinya sama dengan UU Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Apa yang menjadi alasan pemerintah tidak menjalankan UU Badan Pengelolaan Keuangan Haji?

Sampai sekarang tidak jelas. Anda punya penilaian sendirilah soal itu. Ketika ada dana yang besar itu kan pasti banyak juga kepentingannya. Tapi soal itu kan pasti siapapun akan membantahnya. Sudahlah soal itu tapi kedepankan dulu kepentingan masyarakat, kepentingan jamah haji. Tugas pemerintah itu memfasilitasi jangan menyusahkan masyarakat.

Dalam rapat kerja seusai reses nanti saya juga akan kembali mempertanyakan kepada pemerintah kenapa sampai sekarang belum juga melaksanakan UU Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Akan kita tagi terus. Ini sebenarnya sudah terlambat. Tapi tak apalah lebih baik terlambat demi kesempurnaan penyelengggaraan ibadah haji daripada tidak terbentuk badan yang tujuannya sangat mulia.

Ini sebenarnya preseden buruk dalam kehidupan bernegara kita. Bagaimana UU baru dapat dilaksanakan UU yang sudah lama dibentuk saja tidak kunjung dilaksanakan. Saya kira Kemenag harus memberikan tauladan kepada masyarakat untuk profesional dan transparan.

Ingat, ibadah haji itu pertanggungjawabannya bukan kepada elite atau bukan kepada anggota DPR. Pertannggungjawabannya langsung kepada masyarakat. Karena itu nanti akan saya desak pemerintah kenapa sampai sekarang belum juga dibentuk. Nanti kan ketahuan mana alasan yang logis dan mana yang dicari-cari.

Apa konsekuensi bila Kemenag tidak menjelankan undang-undang?

Sudah sangat jelas. Aturannya sangat gamblang bila pemerintah tidak menjalankan sebuah undang-undang. Saya berpikir positif karena ini pemerintahan baru jadi masih mempelajari undang-undang itu. Pemerintahan Jokowi saya kira akan segera membentuk badan ini karena ini sangat penting untuk penyelengggaraan haji ke depan. Dan Menteri Agama juga pasti sudah melaporkan dan berkonsultasi dengan Presiden.

Terkait RUU BIHU seperti apa tahapannya sekarang?

RUU ini tinggal menunggu disahkan paripurna DPR sebagai RUU inisiatif DPR.  Nanti setelah disahkan akan diserahkan ke pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPR. Nanti juga diputuskan apakah pembahasan RUU ini dalam bentuk pansus atau panja.

UU lama saja tidak dilaksanakan, apakah Komisi VIII juga sudah mengantisipasi kemungkinan resistensi dari pemerintah atas RUU BIHU?

Resistensi itu sudah pasti. Tentu kami akan mempertahankan bagian-bagian yang kami yakini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Pemisahan itu mutlak. Regulator dan operator harus terpisah. Nanti dalam pembahasan kan bisa dinilai pemerintah ngototnya dimana dan DPR dimana. Karena itu masyarakat dan juga lembaga swadaya masyarakat harus terus mengawasi semua pembahasan RUU ini.

Terkait UU yang belum dilaksanakan dan juga potensi kerugian dana haji tahun 2015 yang mencapai Rp 1,1 triliun apa yang harus dilakukan Menteri Agama?

Saya kira Menteri Agama harus bertanggung jawab. Kalau nggak mampu saya kira harus mundur dan Presiden harus segera mengevaluasinya. Saya percaya menteri agama sekarang ini pintar tinggal serius saja. Tingggal keberpihakannya saja kepada masyarakat.***

About admin

Check Also

Dimyati: Perlu regulasi tegas agar masyarakat mendapat akses keadilan 

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta-Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *