Home / DPR / Direktur CBA soroti pengurangan alokasi anggaran kementerian
Presiden Joko Widodo Foto : ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.

Direktur CBA soroti pengurangan alokasi anggaran kementerian

Presiden Joko Widodo Foto : ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.
Presiden Joko Widodo Foto : ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pemerintah mengajukan proposal APBN Perubahan 2016 ke DPR. Isi dari proposal APBN perubahaan 2016 adalah pengurangan alokasi anggaran kementerian atau lembaga negara. Dalam proposal APBN Perubahan 2016 yang diajukan ke DPR sebesar Rp.50 Triliun.

” Tapi, saat ini, kabar dari internal Banggar DPR,  alokasi pengurangan bisa melebihi diatas Rp.70 Triliun,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) ‎Uchok sky khadafi dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/6) .

Pemerintah untuk mengelabui publik, menyatakan bahwa pengurangan alokasi anggaran untuk setiap kementerian atau lembaga negara dikatakan untuk tujuan penghematan anggaran.

” Ini artinya pemerintah Jokowi memakai istilah penghematan anggaran, sengaja untuk memplintir otak publik agar bisa ikut membebek ikut kebodohan pemerintah,” Uchok.

Kemudian daripada itu, kata Uchok, adanya pengurangan atau “mutilasi” alokasi anggaran di setiap kementerian/lembaga negara memperlihatkan ke publik bahwa Presiden Jokowi punya syawat tinggi tapi kemampuannya nol. Seharus Jokowi dlm APBN Perubahan 2016 bukan melakukan mutilasi anggaran tetapi meningkatkan alokasi anggaran pada kementerian atau lembaga yang punya kinerja yg baik dimata publik.

” Maka untuk itu, kami dari CBA  meminta kepada wakil Rakyat di DPR untuk menolak Presiden Jokowi melakukan mutilasi anggaran ini. Dan kepada ketua dpr,  sebagai mantan aktivis harus menunjukan keberpihakan kepada kepentingaan publik dgn menolak seluruh proposal apbn p 2016 atas mutilasi anggaran pada setiap kementerian atau lembaga dgn total kemungkinan bisa diatas Rp.70 Triliun,” tegasnya.

Dengan melakukan penolakan DPR atas mutilasi anggaran berarti DPR menunjukan kewibawaan lembaga parlemen ini. Karena dpr sekarang setara dengan presiden, dan jangan mau jadi stempel presiden Jokowi.

” Kalau Dpr hanya jadi stempel presiden Jokowi lebih baik pulang kampung saja, tidak usah jadi wakil rakyat karena memalukan sekali,” tegasnya.

Inilah 10 korban mutilasi anggaran  presiden Jokowi sebagai berikut:

1). Kementerian pekerjaan umum dan  perumahan rakyat anggaran dimutilasi sebesar Rp.8.4 Trilun
2). Kementerian pendidikan dan budaya anggaran dimutilasi 6.6 Triliun.
3). Kementerian pertanian anggaran dimutilasi sebesar Rp.3.9 Triliun
4). Kementerian perhubungan anggaran dimutilasi sebesar Rp.3.7 Triliun
5). KKP anggaran dimutilasi sebesar Rp.2.8 triliun
6). Kemenhan anggaran dimutilasi sebesar Rp.2.8 Triliun.
7). Kemen Ristek dan Dikti anggaran dimutilasi sebesar Rp.1.9 Triliun
8). Kemensos anggaran yang dimutilasi sebesar Rp.1.5 Triliun
9). POLRI anggaran dimutilasi sebesar Rp.1.5 Triliun.

” Dengan demikian, mutilasi anggaran ini akan berdampak kepada terganggu kepentingan atau pelayanan publik. Misalnya Polri dimutilasi sampai Rp.1.5 triliun maka banyak penjahat yg begitu senang dan gembira karena polisi tidak sanggup untuk memproses secara hukum. Atau komisi yudisial tidak akan bisa lagi melakukan pengawasan atas hakim hakim yang nakal lantaran tidak punya anggaran. Dan dengan contoh ini, Apakah ini yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan DPR?,” pungkasnya.(wal)

About admin

Check Also

Tantowi Yahya: Membumikan Pancasila pada WNI di Wellington melalui film LIMA

KABAR PARLEMEN.com, Wellington – Ruang Bali KBRI Wellington , Jumat (26/10) penuh sesak dengan masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *