Home / DPR / Bamsoet: Faktor Sri Mulyani bisa picu kegaduhan baru!

Bamsoet: Faktor Sri Mulyani bisa picu kegaduhan baru!

Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR, FG
Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR, FG

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di dapuk sebagai Menkeu oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Namun belum genap 24 jam dilantik, keberadaan Sri Mulyani langsung direspon beragam. Anggota wakil rakyat dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo pun berharap, kehadiran Sri Mulyani tidak menjadi sumbu dan pemantik polemik baru di Pemerintahan saat ini. Terutama, jika dikaitkan dengan kasus sebelumnya, Bank Century, dimana Sri Mulyani sempat masuk dalam pusarannya.

” Tidak salah juga jika sejumlah kalangan memberi perhatian khusus pada penunjukan Sri Mulayni sebagai Menteri Keuangan. Kapabilitasnya memang tidak perlu diragukan. Tetapi, Sri Mulyani tidak bisa dipisahkan dari skandal Bank Century yang proses hukumnya hingga kini masih berjalan,” ujar Bambang Soetyo, inisiator Hak Angket Skandal Bank Century DPR RI, dalam keterangannya, Rabu (27/7).

Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, bahwa dalam kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya divonis hukuman 15 tahun penjara. Mahkamah Agung memutuskan perkara berkekuatan hukum tetap itu pada April 2015.

Konsekuensi putusan MA itu, mewajibkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan proses hukum mega skandal ini. Sebab, dalam dakwaan kepada Budi Mulya, disebutkan juga sejumlah nama yang patut dimintai pertanggungjawaban mereka.

” Dalam proses penyelamatan Bank Century, Menteri Keuangan merangkap Ketua Komite stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)) saat itu, Sri Mulyani diketahui berkomunikasi dalam tiga dokumen surat kepada Presiden (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tegas Bamsoet panggilan akrapnya.

Jika KPK melanjutkan proses hukum kasus Century, menurut Bambang, bukan tidak mungkin KPK pun harus memanggil dan mendengarkan kesaksian Sri Mulyani lagi. Kemungkinan itulah yang akan menyulut kegaduhan. Kalau hal itu akhirnya terjadi, semoga saja tidak mengganggu ritme kerja Kabinet Kerja.

” Seperti halnya kasus BLBI, kasus Century pun akan terus menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat akan terus mendesak dan menagih penegak hukum, khsusunya KPK, menuntaskan proses hukum kasus-kasus besar itu,” ujarnya.(jay)

About admin

Check Also

Novita: Tinjauan kesiapan Kabupaten Cilacap dalam mitigasi bencana

KABAR PARLEMEN.com, Cilacap -Kabupaten cilacap merupakan daerah rawan bencana dengan menduduki peringkat ke 3 se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *