Home / DPR / 2017, DPR minta KemenPUPERA libatkan swasta dalam pembangunan!
Sigit Sosiantomo Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PKS

2017, DPR minta KemenPUPERA libatkan swasta dalam pembangunan!

Sigit Sosiantomo anggota Komisi V DPR Fraksi PKS
Sigit Sosiantomo anggota Komisi V DPR Fraksi PKS

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Masa persidangan DPR RI saat ini banyak agenda pembahasan RAPBN 2017. Tidak terkecuali di Komisi V yang merupakan mitra kerja Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian PUPERA mengusulkan kebutuhan anggaran tahun 2017 sebesar Rp157,3 triliun, sementara pagu indikatif yang ada hanya sebesar Rp106,8 triliun yang berarti terdapat backlog atau kekurangan anggaran lebih dari Rp50 triliun.

Sigit Sosiantomo dari Komisi V DPR RI menanggapi usulan tersebut meminta agar Pemerintah khususnya Kementerian PUPERA lebih kreatif dan selektif dalam usulan program. Menurutnya ada program yang sebetulnya bisa diswastakan sehingga bisa mengurangi beban APBN.

“Menurut saya ini adalah visi kita bersama bagaimana menempatkan atau memetakan potensi swasta itu untuk bisa membantu pemerintah, karena tidak semuanya itu memungkinkan dana dari Pemerintah,” ujar Sigit, Kamis (28/7).

Legislator asal Surabaya tersebut mengambil contoh program pembangunan pengolahan air limbah untuk melayani 130.500 KK dan pembangunan sistem persampahan untuk melayani 2.905.400 KK yang sebenarnya bisa melibatkan swasta, agar ketergantungan terhadap APBN berkurang.

“Pengolahan air limbah ini suatu bisnis yang menarik, banyak orang yang mau mengelola limbah, bahkan akan jadi bisnis yang sangat prospektif ke depan” lanjutnya.

Sigit pun berharap agar program pembangunan yang seperti itu tidak perlu ditangani dengan APBN mengingat adanya kekurangan anggaran. Termasuk juga pembangunan sistem persampahan, karena hal ini bisnis yang menarik juga dan banyak yang mau terlibat. Pelibatan swasta dalam pembangunan ini penting agar jangan sampai swasta tidak mau masuk karena berpikir sudah ditangani oleh Pemerintah dengan APBN. Keramahan terhadap investasi, khususnya investasi nasional mutlak dilakukan Pemerintah.

” Yang penting, Pemerintah dalam hal ini Setjen Kemenpupera membuat regulasinya dengan regulasi yang ketat tetapi dengan jaminan, bahwa kalau ada yang bisnis air limbah di daerah tertentu yang ingin dilayani oleh Kemenpupera ada jaminan setahun dua tahun bisnis mereka berjalan,” pungkasnya. (jay)

About admin

Check Also

Ketua DPR RI Minta Pemuda Muhammadiyah Aktif Ingatkan Politis

KABAR PARLEMEN.com, JAKARTA- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan banyak ruang publik saat ini dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *