Home / DPR / Wakil rakyat ini minta Pemerintah tak abaikan konflik SARA di Tanjung Balai!
Mahfuz sidik anggota FPKS DPR RI

Wakil rakyat ini minta Pemerintah tak abaikan konflik SARA di Tanjung Balai!

Mahfuz Sidik anggota FPKS DPR RI
Mahfuz Sidik anggota FPKS DPR RI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Kasus konflik bernuasa SARA terjadi lagi di Indonesia, tepatnya di Tanjung Balai, Sumatra Utara, Sabtu (30/7) dini hari tadi.

Politisi Senayan dari FPKS Mahfuz Sidik berharap, agar pemerintah segera lakukan penegakkan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab atas kasus tersebut. Selain juga melakukan langkah pencegahan, agar tidak meluas konflik tersebut ke daerah lain.

Kata Mahfuz, konflik SARA di Tanjung Balai tidak boleh dianggap sepele. Karena ada potensi letupan konflik yang lebih besar dan luas.

” Jika itu terjadi maka bisa menjadi pintu kekacauan politik dan ekonomi baru di negeri ini,” ujar Mahfuz di Jakarta, Sabtu (30/7).

Lebih lanjut Mahfuz mengatakan, bahwa konflik SARA kini sedang menjadi tren dunia. Kekacauan politik di kawasan timur-tengah yang melibatkan beberapa negara Eropa dan Amerika serikat telah memunculkan kekuatan teror baru yang menakutkan, yaitu ISIS.

Buah dari rangkaian aksi teror yang terus berlanjut adalah menguatnya sentimen negatif terhadap Islam dan umat islam.

Hal ini tercermin dari sikap politik kelompok ultra-nasionalis di beberapa negara Eropa, sikap politik Capres Amerika, Donald Trump, dan meningkatnya tekanan terhadap kelompok muslim di India dan Tiongkok, misalnya.

” Ada semacam cipta kondisi global untuk memosisikan Islam dan umat Islam sbg musuh bersama. Dan pada saat yang sama ISIS dan unsur-unsur pendukungnya terus melakukan serangan terhadap siapapun yang dianggap lawan,” tegasnya.

Kedua, kata Mahfuz, menguatnya posisi dan peran politik kelompok minoritas yang mengusung isu anti-kemapanan. Keberhasilan partai politik ultra-nasionalis (sayap kanan jauh) menguasai pemerintahan dan mengubah kebijakan pemerintahan di sejumlah negara Eropa menjadi bukti nyata. Contohnya di Polandia, Italia dan juga kemenangan Brexit di Inggris.

” Menguatnya dukungan terhadap Trump juga menjadi indikasi tambahan. Kekuatan politik ini diprediksi akan mengusung isu yang berakibat meningkatnya konflik SARA di berbagai negara,” ujarnya.

Ketiga, kata Mahfuz, dalam konteks domestik Indonesia, kedua hal di atas juga sedang terjadi. Isu terorisme makin menguat dan tidak bisa dipungkiri bahwa isu ini menggiring opini luas bahwa. Islam (umat islam) sebagai ancaman. Ruang demokrasi juga sedang mencuatkan posisi dan peran politik yang lebih besar kepada unsur minoritas.

” Sebut saja isu pilkada DKI. Kontestasi pilpres yang lalu pun sebenarnya tak lepas juga dari nuansa isu SARA,” ujarnya.

Keempat, kata Mahfuz, harus diakui bahwa Indonesia menyimpan riwayat konflik SARA yang panjang dan tetap menjadi bahaya laten.

Dimana faktor kesenjangan sosial-ekonomi tetap menjadi pemicu paling mendasar.

Kelima, ini yang perlu dicermati serius. Munculnya gejala arogansi dan kontroversi kebijakan yang dipersepsi oleh unsur mayoritas sebagai upaya untuk memenangkan agenda unsur minoritas.

” Sebut saja kontroversi penghilangan kolom agama di KTP, penghapusan perda ‘syariah’, sejumlah kebijakan pemprov DKI yang dianggap merugikan kepentingan umat Islam plus sikap-sikap sang gubernur yang dinilai arogan,” tegasnya.

Kelima faktor skala global dan domestik ini, menurutnya, bisa bercampur-aduk sedemikian rupa dengan aneka bumbu.

Hal ini berjalan di atas realitas. Dimana keberagaman masyarakat Indonesia, kesenjangan sosial-ekonomi yang menguat akibat problem ekonomi yang makin berat, riwayat panjang konflik bernuansa SARA, dan munculnya model kepemimpinan dan kebijakan yang dipersepsi sebaga pertarungan minoritas vs mayoritas.

Karenanya, menurut Mahfuz, peristiwa Tanjung Balai (jika benar) diawali oleh protes salah satu warga minoritas, terkait suara azan dari sebuah masjid, mengagetkan. Mengingat hal seperti ini selumnya belum pernah terjadi

” Apa yang mendorong warga tersebut melakukan protes yang memicu kemarahan? Dan kenapa reaksi balik dari ribuan warga lainnya begitu dahsyat? Kasus ini berpotensi menjadi apa bagi republik?,” ujarnya.

Kata Mahfuz, kasus Tanjung Balai merupakan peluit peringatan yang sangat keras buat bangsa ini dan semua jajaran pemerintahan di pusat dan daerah.

” Pilihan kita adalah berpihak pada kesatuan dan persatuan bangsa. Tetapi negara harus menegakkan hukum terhadap siapapun yang terbukti merusaknya. Siapapun dia. Sambil negara memastikan bahwa dirinya mampu menjadikan Indonesia sebagai tempat hidup yang harmoni bagi semua anak bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, kerusuhan massa terjadi di Tanjungbalai Sumatera Utara pada Sabtu (30/7) dinihari. Sekelompok massa merusak sejumlah vihara, kelenteng dan bangunan yayasan sosial. Delapan mobil juga dibakar. Saat ini, Polres Tanjungbalai bersama aparat TNI, tokoh masyarakat dan agama setempat telah mengendalikan situasi keamanan di lokasi kejadian. (jay/den)

About admin

Check Also

Tantowi Yahya: Membumikan Pancasila pada WNI di Wellington melalui film LIMA

KABAR PARLEMEN.com, Wellington – Ruang Bali KBRI Wellington , Jumat (26/10) penuh sesak dengan masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *