Home / DPR / Kedapil, Zainuddin dicurhati soal jajanan tak sehat hingga BPJS
Ahmad Zainuddin anggota komisi IX DPR FPKS
Ahmad Zainuddin anggota komisi IX DPR FPKS

Kedapil, Zainuddin dicurhati soal jajanan tak sehat hingga BPJS

Ahmad Zainuddin anggota Komisi IX DPR FPKS bersama masyarakat konstituennya
Ahmad Zainuddin anggota Komisi IX DPR FPKS bersama masyarakat konstituennya

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Makanan yang beredar di masyarakat ditemukan banyak yang tidak memenuhi standar kesehatan. Namun makanan tersebut tetap terus beredar tanpa ada pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Dalam kunjungan reses anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin ke daerah pemilihannya di RW 04, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, Rabu (10/8/2016), seorang warga mengeluhkan lemahnya pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap makanan yang beredar di masyarakat.

“Soal BPOM. Saya pernah berkunjung ke salah satu rumah sakit, banyak anak yang dirawat kena diabet, liver, sakit pencernaan. Usut punya usut, ternyata dari makanan. Sebenarnya sejauh mana pemerintah mengawasi makanan? Label halalnya juga bagaimana?” tanya Mohan, warga RW 04 Cawang.

Zainuddin menjelaskan, BPOM dibentuk pemerintah bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, sehingga masyarakat terlindungi dari penyebaran penyakit. Namun demikian, politisi PKS ini memaklumi, pengawasan yang dilakukan BPOM selama ini belum optimal.

“Aturannya memang demikian, tapi memang BPOM belum punya payung UU, baru sebatas PP. Ini yang lemah. Makanya kami di komisi IX ajukan RUU BPOM. Karenanya ketika ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan, tidak bisa banyak bertindak,” jelasnya.

“Aturan yang ada setiap produk makanan yang dipasarkan tidak boleh dipasarkan kecuali dapat izin dari Kemenkes dan BPOM. Tapi prakteknya masih bebas,” tambah Zainuddin.

Lebih lanjut Zainuddin mengatakan, selain mendapatkan sertifikasi dari BPOM, setiap produk pangan harus mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Banyaknya produk yang menggunakan label halal palsu, menurut anggota Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS ini, banyak disebabkan kendala teknis.

“Ada UU Jaminan Halal, bahwa setiap produk makanan harus dapat fatwa bahwa makanan tersebut halal. BPOM yang melihat soal kesehatan makanannya, sementara halalnya oleh lembaga lain. Ini problem. Bikin makanan harus izin ke BPOM terus ke lembaga sertifikasi halal. Bagusnya disatukan dalam satu lembaga,” cetusnya.

Selain itu, dalam kunjungan reses tersebut Zainuddin juga menerima aspirasi masyarakat tentang BPJS, tenaga kerja, dan peran pemerintah dalam mengontrol harga bahan pokok. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh masyarakat dari RW 04 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. (jay)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan  saat menyosialisasikan empat pilar pada Mukernas Kowani 2017 yang digelar di Gedung Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Zulkifli minta Ibu-Ibu jahit kembali Merah Putih yang ‘ terkoyak’

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, perempuan memiliki peran strategis dalam membentuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *