Home / DPR / Reni Marlinawati minta aparat usut pemukulan Guru di Makasar!
Reni Marlinawati anggota Komisi X DPR FPPP
Reni Marlinawati anggota Komisi X DPR FPPP

Reni Marlinawati minta aparat usut pemukulan Guru di Makasar!

Reni Marlinawati Anggota Komisi X DPR FPPP
Reni Marlinawati Anggota Komisi X DPR FPPP

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Insiden pemukulan orang tua siswa pada salah satu Guru SMK 2 Makasar Sulsel, mendapat tanggapan dari anggota Dewan.
Reni Marlinawati anggota Komisi X DPR menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa kekerasan yang menimpa Dasrul guru di SMK 2 Makassar. Profesi guru belakangan menjadi obyek sasaran baik kekerasan fisik maupun upaya kriminalisasi melalui jalur hukum. Kondisi ini menjadi preseden tidak baik. Guru yang semestinya menjadi teladan dan panutan menjadi tidak memiliki marwah.

” Saya banyak mendapat keluhan kekhawatiran dari para guru atas fenomena kriminalisasi maupun aksi kekerasan fisik yang menimpa guru-guru. Kriminalisasi guru dan aksi kekerasan ini jangan dianggap sepele. Karena ini efeknya pada kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM). Di samping juga, tentu peristiwa tersebut akan merepotkan dan menyita waktu para guru karena turut serta melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan guru yang menjadi korban,”ujar Reni Marlinawati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6).

Oleh karenanya, kata Ketua Fraksi PPP DPR RI ini, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menyudahi praktik kriminalisasi dan tindakan kekerasan terhadap guru ini. Ia pun mendorong Mendikbud, Kapolri, Jaksa Agung, KPAI, organisasi profesi guru dan stakeholder lainnya agar bertemu untuk menyamakan persepsi dan pandangan atas persoalan ini.

” Dalam sejumlah kasus yang mencuat, aparat penegak hukum menjerat para guru dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di satu sisi profesi guru juga diatur dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di Pasal 39 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 secara jelas bahwa guru berhak mendapat perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan kerja serta kesehatan kerja. Atas dua UU tersebut, sebaiknya seluruh stakeholder menyamakan persepsi agar peristiwa yang muncul tidak terulang kembali,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perlindungan guru sebagai tindak lanjut dari Pasal 39 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Langkah tersebut untuk menegaskan kehadiran negara memberikan perlindungan kepada guru.

” Langkah ini diharapkan dapat memutus praktik yang meresahkan guru. Langkah ini juga bentuk komitmen negara dalam menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif dan berkesinambungan. Langkah ini sebagai bentuk sikap antisipatif dan preventif agar di waktu mendatang tidak terulang kembali,” tegasnya. (jay)

About admin

Check Also

Kaukus DPR RI Untuk Palestina Mengecam Kekerasan dan Penutupan Masjid Al Aqso

Blokade Al Aqso, Kaukus DPR RI kecam Israel

Jakarta – Kaukus DPR RI untuk Palestina mengutuk tindakan kekerasan terhadap Al Aqso dan penutupan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *