Home / DPR / Uchok: Anggaran APBN-P 2016 diamputasi, DPR diam
Direktur Center For Budget Analysis ( CBA) Uchok Sky Khadafi

Uchok: Anggaran APBN-P 2016 diamputasi, DPR diam

Direktur Center For Budget Analysis ( CBA) Uchok Sky Khadafi
Direktur Center For Budget Analysis ( CBA) Uchok Sky Khadafi

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – APBN Perubahaan 2016, baru saja disepakati dan disyahkan oleh DPR dengan pemerintah. Dari kesepakatan, antara DPR dengan pemerintah, 87 kementerian atau lembaga negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.767.8 Triliun.

Meski APBN P 2016, belum direaliasasikan oleh Kementerian atau Lembaga (K/L) , namun Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016, pertanggal 26 Agustus 2016. Dimana isi intruksi tersebut adalah menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Direktur Center For Budget Analysis ( CBA) Uchok Sky Khadafi
mengatakan, bahwa Intruksi Presiden tentang pemotongan anggaran ini, bukan sebuah penghematan anggaran, tapi ini pemerintah, namanya melakukan amputasi anggaran dengan wajah bengis. Dalam amputasi anggaran ini, ditemukan wajah pemerintah yang kejam.

” Karena selain belum ada pembahasan dan persetujuan dari DPR, pemerintah, kok seenak saja main potong atau amputasi anggaran atas 85 kementerian atau lembaga negara yang berdampak kepada penghorbankan program program lembaga penegakan hukum, program anti korupsi, dan program program untuk mengatasi kemiskinan,” ujar Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Kamis (01/09/2016).

Selain itu, kata Uchok, amputasi anggaran ini, tanpa pembahasan DPR, memperlihatkan Presiden Jokowi sedang memakai gaya politik Ahok yang paling jelek di Jakarta. Tanpa pernah mau melakukan pembahasan atau minta permisi kepada dewan, langsung saja, melakukan tindakan tanpa berpikir, atau nanti kalau ada akibat dari amputasi anggaran ini, baru dipikirkan.

” Masa bodoh dengan peraturan yang sudah tidak ada. Anggap saja, Seolah olah aturan belum dibikin atau belum ada peraturan yang jelas, yang harus dijalankan oleh pemerintah Jokowi,” tegasnya.

Kalau begitu, kata Uchok, untuk apa ada parlemen sebagai perwakilan rakyat, yang diberikan kewenangan dalam bidang anggaran.

” Tidak usah ada lembaga parlemen saja kalau gitu, agar presiden Jokowi punya full berkuasa tanpa ada yang mengawasi atau mitra dalam pembahasan anggaran. Dan lupakan saja dengan peraturanya yang menegaskan, bahwa pergeseran anggaran atau pergantiam ataupun penghapusan nomenklatur program harus ada perbahasan atau pemberitahuan anggota dewan sebagai hak budget dan pengawasan DPR,” tegasnya.

Kemudian, tambah Uchok, cerita yang lain, dan patut dicuriga adalah pemerintah melakukan “suap” kepada parlemen yakni dengan cara pemerintah tidak melakukan amputasi anggaran kepada dua lembaga negara yakni DPR dan MPR. Hal ini merupakan sebuah strategis pemerintah untuk meredam kemarahan atau kritik anggota dewan kepada presiden Jokowi. Selanjutnya,sebagimana untuk diketahui bahwa dari 87 kementerian atau lembaga yang punya alokasi anggaran, hanya 2 lembaga negara yang tidak diamputasi anggarannya, yaitu DPR dan MPR.

Kata Uchok, sejak Inpres Nomor 8 Tahun 2016, pertanggal 26 Agustus 2016, dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada atau minim dari anggota dewan untuk melakukan protes atau kritik kepada pemerintahan Jokowi.

Hal ini berarti, DPR sudah dilumpuhkan, dan kalaupun DPR masih “hidup”saat ini, hanya dipergunakan sebagai tukang stempel pemerintah agar semua anggota dewan mengikuti semua kemauan pemerintahan Jokowi dengan mengkorban rakyat kecil.

” Kami dari CBA punya catatan dalam lampiran Inpres tersebut. Dimana tertuang besaran penghematan atau anggaran yang sudah diamputasi sebesar Rp.64.7 Triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp.767.8 Triliun,” tegasnya.

Jadi, kata Uchok, alokasi anggaran kementerian atau lembaga, saat ini merosot tajam ke bawah sekali, setelah Sri mulyani Jadi Menteri Keuangaan.

” Kini tinggal tersisa sebesar Rp.666.6 Triliun. Dan amputasi anggaran ini yang jadi korban hanya rakyat kecil, dan wajar saat ini rakyat berduka, dan prihatin atas berkurang anggaran buat rakyat kecil padahal buat pokok dan bunga utang, pemerintah tidak berani melakukan pemotongan anggaran. Berani hanya sama Rakyat kecil,” pungkasnya. (jay)

About admin

Check Also

DPR RI Sahkan Calon Anggota KPI Pusat

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- DPR RI akhirnya mengesahkan sembilan nama baru Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *