Home / FRAKSI / Fraksi Golkar / Golkar tak usung calon Kepala Daerah yang elektabilitasnya rendah
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

Golkar tak usung calon Kepala Daerah yang elektabilitasnya rendah

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memastikan, bahwa Golkar tak akan mengusung calon kepala daerah yang elektabilitasnya rendah sekalipun merupakan kader internal.

” Golkar hanya akan mengusung calon yang menurut survei, memiliki elektabilitas tinggi,” ujar Novanto saat menghadiri acara pelantikan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (5/9/2016).

Novanto menambahkan, elektabilitas yang tinggi menunjukkan suksesnya sang calon membangun jaringan di akar rumput.

“Mendukung calon dengan elektabilitas tinggi bukan semata-mata karena ingin menang, tetapi karena calon tersebut terbukti pro rakyat karena ide serta visi dan misinya disukai dan diterima oleh rakyat,”ujar Novanto.

Pernyataan Novanto tersebut berdekatan dengan masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk pilkada serentak 2017 nanti.

Sehingga ia berharap pengurus partai di tingkat daerah memahaminya.

Novanto menambahkan, Golkar menargetkan kemenangan 60 persen dari 101 daerah yang mengikuti pilkada serentak.

“Tentu kader-kader di daerah akan mengerti, masa sih elektabilitas cuma 5 persen kami usung, itu kan tidak realistis. Lebih baik mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi dan itu tandanya dia teruji,” tegas Novanto.

Dalam kesempatan ini Novanto juga membantah partainya mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Novanto menanggapi munculnya usulan Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi Gusrizal saat rapat koordinasi teknis, Minggu (4/9/2016), yang menyarankanGolkar agar segera mencari pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Salah satu nama yang diusulkan ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Tidak ada usulan resmi apapun dalam rapat koordinasi teknis kemarin, semua usulan resmi apalagi yang strategis pastinya harus berasal dari rapat pimpinan nasional,” ujar Novanto.

Novanto menjelaskan, bahwa penentuan pendamping Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 bukanlah hak dari Partai Golkar, melainkan hak Presiden Jokowi sendiri. Sehingga usulan calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi di Pilpres merupakan hal yang tidak etis.

“ Usulan nama calon wakil presiden pendamping Jokowi saat ini terlalu dini. Itu tidak etis namanya, biarlah yang menentukan wakilnya Pak Jokowi sendiri, Pilpres 2019 juga masih lama, yang terpenting untuk sekarang adalah Partai Golkar akan mendukung penuh kerja Pemerintahan Presiden Jokowi,” tegas Novanto.

Partai Golkar sebelumnya menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang salah satunya membahas pemenangan Jokowi di pilpres 2019.

Dalam acara di Hotel Peninsula, Jakarta, yang sudah ditutup pada Sabtu (4/9/2016) malam itu, sudah muncul usulan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Nama Menteri Keuangan Sri Mulyanipun menjadi salah satu yang diusulkan.

“Bu Sri Mulyani, Bu Khofifah Indar Parawansa, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kita harus mulai menginventarisir nama cawapres mulai sekarang,” kata Ketua Pemenangan Pemilu DPD PartaiGolkar Jambi, Gusrizal. (jay)

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *