Home / DPR / Jalan Berliku Menuju Pilkada Serentak Nasional 2024
Pilkada serentak
Pilkada serentak

Jalan Berliku Menuju Pilkada Serentak Nasional 2024

Pilkada serentak
Pilkada serentak

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – PEMILIHAN kepala daerah di Indonesia telah memasuki babak baru yang ditandai dengan terselenggaranya pilkada serentak pada 2015. Terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang menyertainya, pilkada serentak sangat layak disebut sebagai sebuah keberanian bangsa dan elite politik negeri ini untuk mengoreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu.

Pilkada serentak tahap pertama telah mengantarkan bangsa ini pada harapan dan optimisme kolektif. Masyarakat dan partai politik ikut andil atas terselenggaranya pilkada serentak 2015. Dan, pilkada serentak 2015 menjadi pelajaran berharga dalam reformasi sistem kepemiluan di Indonesia untuk mewujudkan narasi besar bangsa (kedaulatan, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat) sehingga dirasakan dan dinikmati masyarakat.

Pilkada serentak adalah koreksi atas pilkada langsung yang dilakukan di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang jadwalnya berserakan karena waktu pelaksanaannya berbeda. Penyelenggaraan pilkada sebelumnya telah menguras materi, pikiran dan energi bangsa sehingga melahirkan disorientasi berjamaah di kalangan masyarakat dan elite politik.

Lahirnya UU 8 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi UU 10 Tahun 2016, wajah pilkada di Indonesia berubah drastis. Bisa dikatakan lebih ‘manusiawi’. Ungkapan setiap hari ada pilkada tidak akan terdengar lagi. Rakyat Indonesia lebih tenang dalam bekerja dan pemerintah daerah lebih konsentrasi pada implementasi janji-janji yang dijualnya kepada masyarakat pemilih saat kampanye.

Kehadiran buku “Perjalanan Panjang Pilkada Serentak” karya Rambe Kamarul Zaman semakin meneguhkan dan meyakinkan bangsa, bahwa pilkada tujuh tahap ini sudah dalam jalur yang benar. Pilkada serentak Desember 2015 telah dilewati dengan sejumlah catatan penting. Selanjutnya menyusul pilkada serentak gelombang II (2017), gelombang III (2018), gelombang IV (2020), gelombang V (2022), gelombang VI (2023 dan gelombang VII pilkada serentak nasional (2024).

Dalam buku setebal 398 halaman ini, Rambe sangat komprehensif menilai dan mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2015 dengan pendekatan historis, proses, teoritis dan empirik. Rambe yang juga Ketua Komisi II DPR semakin menabalkan buku yang ditulisnya layak dikategorikan sebagai ‘buku pegangan’ pilkada serentak.

Rambe secara jernih dan objektif mengevaluasi masalah pilkada serentak dalam bab Dinamika Pilkada Serentak 2015. Di antara masalah itu meliputi problem anggaran, sengketa parpol dan kepesertaan pilkada, fenomena calon tunggal, politik uang, sengketa pilkada, kampanye pilkada dan ada lima pilkada tidak serentak dan melesatnya target partisipasi pemilih. Permasalahan dalam pilkada serentak 2015 ini diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk pilkada serentak gelombang kedua yang bakal digelar 15 Februari 2017.

Secara khusus dalam buku ini juga Rambe membahas tentang fenomena pilkada serentak dan semarak media sosial (facebook, twitter dan istagram), politik lokal perempuan dan munculnya kepemimpinan kaum muda. “Pilkada serentak yang telah digelar di 264 daerah itu memberikan harapan baru bagi kepemimpinan di sejumlah daerah. Tidak sedikit pemimpin muda muncul dari panggung pilkada serentak gelombang pertama ini.” (hal. 279).

Ramlan Surbakti, guru besar perbandingan politik Universitas Airlangga dalam pengantarnya memuji Rambe yang sangat menguasai tentang seluk beluk pilkada karena anggota Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Sumatra Utara ini ikut terlihat merumuskan dan membahas pasal, ayat dan penjelasan pengaturan pemilu/pilkada. Karena itu Rambe tidak hanya menguasai pilkada secara tersurat tetapi juga sangat memahami yang tersirat.

Buku ini tidak hanya wajib dibaca dan menjadi rujukan politisi, kader partai, penyelenggara pemilu, penyelengggara pemerintahan tetapi juga kalangan mahasiswa dan aktivis organisasi kemasyarakatan. Karena mereka inilah yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk menghadirkan pilkada serentak yang memenuhi kaidah rule of electoral law tetapi juga memenuhi standar-standar rule of electoral ethics.

Tentu, bukan saja dapat menyelenggarakan demokrasi secara prosedural tetapi harus lebih dari itu, demokrasi di Indonesia diharapkan hadir lebih substantif. Semoga!

Judul : Perjalanan Panjang Pilkada Serentak
Penulis : Rambe Kamarul Zaman
Penerbit : Ekspose (PT Mizan Publika)
Tebal : LI + 398 halaman
ISBN : 978-602-7829-35-0

Yayat R Cipasang, pegiat blogger, kolumnis dan pengamat parlemen.

About admin

Check Also

Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR, FG

Miryam sekali lagi mengaku tidak ditekan anggota Komisi III

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Pernyataan Miryam S Haryani Rabu kemarin di KPK yang mengatakan bahwa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *