Home / DPRD / Dradjad Wibowo: Penyataan Ahok soal TA, merugikan…
Dradjad Hari Wibowo pengamat Ekonomi
Dradjad Hari Wibowo pengamat Ekonomi

Dradjad Wibowo: Penyataan Ahok soal TA, merugikan…

Ahok - Sandiaga Uno
Ahok – Sandiaga Uno

KABARPARLEMEN.com, Jakarta- Tax Amnesty menjadi salah satu isu perdebatan antara Gubernur pertahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Cawagub DKI Jakarta dari koalisi Gerindra- PKS, Sandiaga Uno.

Sandiaga menantang Ahok untuk membuktikan kekayaannya dengan cara terbalik. Sebagai upaya transparansi dan membuktikan Ahok selama ini tidak pernah menerima pemberian apapun bentuknya, dari pihak lain, selain gaji dari negera yang diterimanya.h

Namun hal ini justru direspon oleh Ahok, atas tantangan Sandiaga tersebut, tidak selevel dengannya. Ahok pun sesumbar bahwa, dirinya pejabat yang bersih dari harta , suap atau gratifikasi.

Merespon masalah ini, Pengamat Ekonomi Dradjad Hari Wibowo malah menyayangkan sikap Ahok tersebut. Lantara, pernyataan tersebut kurang pantas di ucapkan oleh pejabat pemerintah yang masih menjalankan tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan rakyat dan pejabat negara.

” Sebagai ekonom, saya sangat menyayangkan komentar Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengenai keikutsertaan Sandiaga Uno dalam program tax amnesty,” ujar Dradjad Wibowo , Senin (03/10/2016).

Menurut Dradjad, komentar (Ahok) tersebut justru salah kaprah dan dapat memberikan stigma negatif terhadap peserta Tax Amnesty. Mengingat, program Tax Amnesty dan kebijakan perpajakan terlalu penting untuk dijadikan peluru dalam Pilgub, meskipun hanya guyonan sekalipun. Apalagi dengan menyebut bahwa peserta tax amnesty seperti Sandiaga Uno adalah pengemplang pajak.

” Apakah perusahaan milik keluarga Pak Jokowi juga mengemplang pajak karena ikut tax amnesty?,” tanya Dradjad.

Kata Dradjad, ini miskonsepsi yang sangat merugikan. Meski, jika mengikuti tax amnesty itu berarti mengakui ada aset-aset yang tidak dimasukkan ke dalam SPT. Namun pengakuan ini sifatnya dua arah. Negara juga mengakui bahwa sistem perpajakannya masih belum efektif dan efisien, serta tidak menarik bagi pembayar pajak.

” Sistemnya tidak mampu menjangkau semua aktifitas ekonomi dan akumulasi modal yang terjadi,” tegas mantan Waketum PAN ini.

Jadi, kata Dradjad, tax amnesty adalah kesempatan bagi negara dan pembayar pajak untuk bersama-sama memperbaiki sistem perpajakan. Taruhannya adalah penerimaan APBN , yang berarti pembiayaan pembangunan.

Kenapa komentar Ahok merugikan?

Karena beliau punya pendukung, termasuk di kalangan menengah. Masih banyak di antara mereka yang belum mau ikut TA.

” Dengan komentar Pak Ahok, mereka makin yakin untuk tidak ikut TA, dengan alasan tidak mau dituduh sebagai pengemplang pajak,” tegasnya.

Padahal, kata Dradjad, bisa saja orang ikut TA karena di masa lalu dia tidak mau direpotkan oleh prosedur administrasi negara yang berbelit-belit dan mahal dalam hal kepemilikan aset seperti tanah.

” Jadi seharusnya Pak Ahok justru mengajak rakyat pembayar pajak ikut tax amnesty. Tax amnesty ini bukan untuk konglomerat saja. Ini untuk kita semua,” tegasnya.

Seperti diketahi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa dirinya–mulai ketika menjabat politisi hingga Gubernur DKI Jakarta— bersih dari korupsi. Karena sudah melapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Padahal, LHKPN tidak menjamin harta kekayaan pejabat bersih dari dugaan korupsi.

Cawagub koalisi Gerindra-PKS, Sandiaga Uno pun menantang Ahok melakukan pembuktian harta terbalik. Sandiaga juga turut mengajak keluarga Ahok untuk melakukan pembuktian harta terbalik.

“Saya mengajak beliau dan keluarganya juga karena mungkin keluarganya beliau diuntungkan dengan kebijakan Pak Ahok itu membuka semuanya dan membuktikan harta terbalik,” ujar Sandiaga di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (02/10/2016) kemarin.

Untuk membuktikan tantangannya, Sandiaga akan mendatangi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menanyai bagaimana prosedur pembuktian harta terbalik. Setelah itu, ia ingin mengajak Ahok secara bersama-sama melakukan pembuktian harta secara terbalik.

Mendapat tantangan tersebut, Ahok berkelit bahwa untuk melakukan pembuktian harta secara terbalik kepadanya tidak sebanding.

Sebab, pembuktian harta terbalik hanya dapat dilakukan pejabat.

“Sandiaga itu mintanya enggak ngerti, dan Pak Sandi nantang saya tuh enggak apple to apple tahu enggak? Enggak kayak buah apel nantang buah apel,” ujar Basuki, di Lapangan Eks IRTI, Monumen Nasional, Senin (3/10/2016).

Ahok pun menjelaskan, pembuktian harta terbalik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Saat menjadi anggota Komisi II DPR RI, Basuki mengklaim dirinyalah salah satu politisi yang berjuang menjalankan aturan tersebut.

Namun hingga kini, menurut Ahok, hal itu belum terlaksana. (Jay)

About admin

Check Also

Bukber 8

Politisi PDIP Ajak Aktivis Mahasiswa Terus Bela Pancasila

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta -Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum DPP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *