Home / DPR / Gubernur NTB diminta tidak lagi klaim PBNW
Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Nahdlatul Wathan

Gubernur NTB diminta tidak lagi klaim PBNW

Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Nahdlatul Wathan, bersama Pengurus lainnya
Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Nahdlatul Wathan, bersama Pengurus lainnya

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Pengurus Nahdlatul Wathan (asli) medesak Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi untuk segera melaksanakan dan mentaati putusan Mahkamah Agung, agar tidak menggunakan nama, mengklaim dan ‘menguasai’ , Nahdlatul Wathan, baik organesasi dan asetnya.

Hal ini sebagaimana, yang dilakukan Zainul Majdi selama ini, menguasai dan menjadikan Nahdlatul Wathan sebagia kendaraan politiknya, untuk mencapai posisi kekuasaan Gubernur NTB, selama dua periode ini.

Hal ini disampaikan H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Nahdlatul Wathan, di Jakarta, Senin (03/10/2016).

Lebih lanjut Anggota Komisi IV DPR RI ini menjelaskan, dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 37K/TUN/2016 dengan megabulkan seluruh permohonan Nahdlatul Wathan di bawah pimpinan Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM, maka sudah tidak ada alasan dan dalih apapun lagi bagi Zainul Majdi, mengklaim dan menggunakan organesasi Nahdlatul Wathan.

“ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut , juga terbit surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26. AH.01.08, tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rebublik Indonesia Nomor; AHU-00297.6010.2014, yang secara hukum membatalkan kepengurusan di bawah pemimpinan Zainul Majdi (Gubernur NTB) yang dimana tahun 2014 membuat akte pendirian baru untuk NW, dan dipergunakan mendaftar pada KEMENKUM DAN HAM,” tegas politisi Hanura ini.

Selanjutnya, kata Lalu Gede, berdasarkan terbitnya surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor; AHU-0000482.AH.01.08, tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, serta telah di-entry pada system IT Dirjen AHU, maka dengan kepengurusan yang sah dimana Ibu HJ. Sitti Raihanun Zainuddin AM, sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) dan DR. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA, sebagai Sekretaris Jenderal, maka kini Nahdlatul Wathan hanya satu sesuai aslinya.

“ Kami berharap, dengan kearifan dan kedewasaan, Pak Zainul Majdi, bisa memahami dan melaksanakan putusan MA tersebut. Sehingga polemik Nahdlatul Wathon selama ini, selasai sampai disini. Selanjutnya PBNW dapat kembali maksimal dalam menjalankan visi misi dari pendirinya , Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk partisipasi mencerdasakan kehidupan masyarakat lewat pendidikan , dan kegiatan sosial lainnya,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Tuan Guru H. Lalu Abdul Muhyi Abidin Sekjen PBNW menambah, agar Pemerintah melalui Kesbangpol Mendagri seyogyanya juga turut mensosialisasikan atas putusan MA tersebut, ke masyarakat NTB khususnya. Agar putusan MA tersebut, benar-benar dapat diperhatikan dan dijalankan oleh Zainul Majdi Gubernur NTB. Hal ini sangat penting, untuk menjaga stabilitas keamanan yang kondusif di akar rumput. Mengingat akibat, penggunaan Nahdlatul Wathan oleh yang besangkutan, telah menimbulkan polemik, konflik dan keresahan masyarakat NTB.

“ Kami minta Pemerintah, agar juga menjelaskan atau mensosialisasikan putusan MA ini, ke akar rumput di NTB, guna mengakiri polemik PBNW. Dan Gubernur NTB juga segera mengembalikan aset PBNW yang selama ini dikuasai dan diklaim,” tegasnya.

Seperti diketahui, Nahdalatul Wathan lahir pada tanggal 1 Maret 1953 dengan akte notaris nomor; 48, tetanggal 29 Oktober 1956 yang diterbitkan oleh Aleksander Henrik Malada, Notaris Pembantu di Mataram, serta pada tahun 1960 terdaftar di Kejaksaan negeri dan terlampir pada lembar negara sebagai perkumpulan (organisasi) legal yang berbadan hukum resmi, sejak 1999 lalu dilanda perpecahan. Hal ini setelah Zainul Majdi yang kini menjadi Gubernur NTB selama dua periode, mengklaim sebagai pengurus yang sah dari kepengurusan PBNW, yang selama 17 tahun di pimpinan Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM. (jay)

About admin

Check Also

Novita: Tinjauan kesiapan Kabupaten Cilacap dalam mitigasi bencana

KABAR PARLEMEN.com, Cilacap -Kabupaten cilacap merupakan daerah rawan bencana dengan menduduki peringkat ke 3 se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *