Home / DPR / Pilkada DKI, FPKS desak setop eksploitasi SARA
Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini,

Pilkada DKI, FPKS desak setop eksploitasi SARA

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai sering menyulut kontroversi. Terakhir, penyataannya soal Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51 dianggap melukai hati umat Islam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengimbau sebagai warga bangsa yang baik, Basuki Tjahaja Purnama tidak mengeksploitasi isu primordial Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

“Jangan menyinggung aqidah dan ajaran umat beragama, agama apapun termasuk Islam. Jangan mengeluarkan pernyataan yang agresif terkait nilai ajaran agama tertentu yang menyebabkan ketersinggungan dan menyulut kemarahan,” jelas Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/10).

“Adalah hak umat beragama untuk memilih berdasarkan keyakinan agamanya. Adalah hak ulama untuk menjelaskan makna ajaran memilih pemimpin merujuk Surat Al-Maidah Ayat 51. Kalau itu disebut sebagai membohongi atau kebohongan, jelas tidak bijak dan provokatif,” tambah Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini.

Menurut Jazuli, agama adalah hal yang agung dan mendasar bagi setiap umat. Oleh karena itu, Jazuli minta agar jangan diusik dan disinggung apapun alasannya karena bisa menyulut ketersinggungan, kemarahan, bahkan konflik.

Demikian agungnya agama, tambah Jazuli, negara Indonesia menempatkan agama dalam posisi yang mulia sebagai falsafah negara. Konstitusi juga secara tegas menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluknya sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Bahkan negara menjamin kemurniaannya dan menghukum orang-orang yang menistakannya.

“Pernyataan Pak Basuki soal Surat Al-Maidah Ayat 51 tidak pada tempatnya, provokatif, arogan dan tidak sejalan dengan upaya menghadirkan toleransi dan harmonisasi dalam kehidupan beragama. Juga tidak sejalan dengan upaya mewujudkan demokrasi yang damai dan kondusif,” ungkap Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli menyarankan sebagai pemimpin, Basuki semestinya mengayomi warga dan mendinginkan suasana bukan semakin arogan dalam sikap dan perkataan. Seharusnya, Basuki meminta maaf, bukan sebaliknya malah memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa yang mempergunakan Ayat 51 Surat Al-Maidah itu adalah rasis dan pengecut.

“Ini sungguh sikap yang tidak arif dan bijak seorang pemimpin daerah. Bukannya menyelesaikan masalah malah memperkeruh keadaan,” ungkap Doktor Bidang Manajemen SDM dari UNJ ini.

Untuk menyelesaikan polemik pernyataan Basuki tersebut, Jazuli Juwaini mendukung langkah sejumlah pihak dan ormas untuk menempuh jalur hukum dan mendorong kepolisian memproses dan menegakkan hukum secara adil.

“Menempuh jalur hukum adalah cara terbaik. Polisi harus responsif dan memprosesnya secara adil agar suasana tetap terjaga dan kondusif,” ungkap Jazuli.

Oleh karena itu, terkait proses demokrasi di Ibu Kota yang saat ini berjalan memanas, Fraksi PKS DPR RI menghimbau agar, Pertama, Pilkada harus berjalan secara fair sejalan dengan prinsip demokrasi.

“Jangan ada money politics, intimidasi, dan politisasi birokrasi dengan mempengaruhi, menekan, dan mengerahkan aparat birokrasi dalam pemenangan,” tegas Jazuli.

Kedua, kandidat tidak boleh terjebak apalagi dengan sengaja mengeksploitasi isu SARA terlebih yang mengarah penistaan agama atau kitab suci tertentu.

“Ketiga, pemimpin atau calon pemimpin harus menunjukan kedewasaan, kearifan dan kebijaksanaan dalam bersikap dan berkata-kata,” pinta Jazuli.

Keempat, penyelenggara pilkada dan aparat penegak hukum harus bersikap independen dan imparsial, tidak memihak pada kontestan tertentu, serta menegakkan aturan dan hukum secara konsekuen dan adil.

“Kelima, masyarakat jangan mudah memprovokasi dan terprovokasi. Berikan dukungan dan pilihlah kandidat secara objektif dan rasional berdasarkan rekam jejak dan program-programnya,” tutup Jazuli.(jay)

About admin

Check Also

Dimyati: Perlu regulasi tegas agar masyarakat mendapat akses keadilan 

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta-Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *