Home / DPR / Pengamat: Komisi VI laporkan Akom ke MKD, hanya miskomunikasi
ruang sidang MKD

Pengamat: Komisi VI laporkan Akom ke MKD, hanya miskomunikasi

Ketua DPR RI Ade Komarudin
Ketua DPR RI Ade Komarudin

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Pengaduan oleh 36 anggota Komisi VI DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR Ade Komarudin mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan.

Pengamat Hukum Universitas Padjajaran Jefri Maulana Akbar berpendapat mengenai hal tersebut harus mampu dibedakan pola komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing komisi. Seyogyanya masing-masing komunikasi dengan pembagian mitra kerja tentunya mengetahui tugas pokok dan fungsi setiap komisi.

“Sehubungan dengan pola komunikasi dengan mitra kerja yaitu BUMN yang modalnya berasal dari kekayaan yang dipisahkan ternyata tidak hanya berbicara teknis dan administratif, tetapi menyentuh keuangan yang nantinya akan berujung kepada penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara yang merupakan lingkup keuangan negara merupakan ranah dari Kementerian Keuangan di bawah koordinasi komisi XI,” terang Jefri, Selasa (18/10).

Maka dari itu, kata dia, komisi XI melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BUMN terkait sebenarnya hanya berbicara keuangan. Jika dalam hubungan lembaga negara dikenal sistem check and balances, tentunya hal tersebut dapat dikatakan demikian karena masing-masing komisi dapat saja melakukan kontrol kepada mitra kerja yang bukan ranahnya
Lebih lanjut dia menjelaskan, penyertaan Modal Negara yang dibutuhkan oleh BUMN untuk menunjang pembangunan infrastruktur melalui bentuk koordinasi yang diperlihatkan oleh Komisi VI dan XI sebenarnya tidak perlu ada yang diperdebatkan.

“Pimpinan DPR sekaligus Pimpinan Bamus pada saat rapat sebetulnya bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan komisi-komisi selain hal tersebut dapat pula melakukan pengawasan. Tindakan dari Pimpinan DPR sekaligus Pimpinan Bamus terkait permasalahan Penyertaan Modal Negara tersebut ialah rapat koordinasi terhadap BUMN yang diikuti oleh Komisi VI bersama Kementerian BUMN sebagai yang membahas teknis dan administratif dan Komisi XI bersama Kementerian Keuangan selaku bendahara negara merupakan delegasi dari Presiden yang membahas mengenai keuangan negara,” paparnya.

“Koordinasi tersebut sebenarnya tidak terdapat pemindahan mitra kerja tetapi hanya lintas komisi saja untuk koordinasi. Karena dengan adanya rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas tupoksi semata tetapi karena berhubungan dengan BUMN maka yang ditekankan ialah pembinaan dan pengawasan merupakan akhir dari pembahasan tersebut,” imbuh Jefri.

Namun, menurut Jefri dapat dikatakan ada pelanggaran jikalau Pimpinan DPR yang sekaligus Pimpinan Bamus membiarkan pembahasan masalah keuangan Negara di bahas oleh Komisi VI tanpa koordinasi dengan Komisi XI.

“Apabila Pimpinan DPR sekaligus Pimpinan Bamus membiarkan masalah keuangan dibahas oleh Komisi VI tanpa adanya koordinasi Komisi XI maka hal tersebut baru dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum karena membiarkan apa yang bukan kewenangan dari sebuah komisi dengan kata lain bukan kewenangannya maka dapat batal demi hukum,” jelas Jefri.

“Jika demikian adanya, barulah pas bahwa Pimpinan DPR sekaligus Pimpinan Bamus melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sekali lagi harus dipahami bahwa rapat koordinasi bukanlah pemindahan tetapi sebatas komunikasi saja, maka dari itu sudah sepantasnya pembahasan BUMN akan Penyertaan Modal Negara harus diketahui Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara beserta Komisi XI,” pungkas Jefri.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menilai isu pelanggaran etika yang dilaporkan 36 Anggota Komisi VI terhadap Ketua DPR RI Ade Komarudin dalam hal pemindahan mitra kerja sebagai sesuatu yang dibuat-buat.

Ia mengatakan bahwa Ade Komarudin sudah bekerja sesuai kapasitas dan juga berdasarkan undang-undang.
“Soalnya sebetulnya Ini masalah sesuatu yang tidak ada masalah, dibuat-buat saja, Komisi XI tidak pernah mengambil tugas daripada komisi-komisi lainnya, komisi XI bekerja berdasar tupoksi yang diberikan berdasarkan undang-undang MD3,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10).

Menurutnya tindakan rekan-rekannya sesama wakil rakyat itu tidak etis. “Menurut saya laporan itu tidak etis dan tidak elegan anggota DPR mengadukan anggota DPR yang lain. Itu mestinya orang luar yang mengadukan anggota DPR yang gak benar,” kata Mekeng.

Sebagaimana diketahui, bahwa Ketua DPR Ade Komarudin dituding melanggar kode etik karena memfasilitasi rapat antara komisi XI dengan BUMN dalam pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN). Anggota komisi VI tak terima karena perusahaan pelat merah merupakan mitra kerja mereka. (jay/rul)

About admin

Check Also

DPR RI Sahkan Calon Anggota KPI Pusat

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- DPR RI akhirnya mengesahkan sembilan nama baru Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *